Pengamat sosial dan politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, mengacungkan jempol atas kesepakatan yang dibuat oleh Polri dan GNPF MUI.
Jakarta, Obsessionnews.com – Polri dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencapai kesepakatan terkait rencana gelar demo super damai di Jakarta pada Jumat (2/12/2016). Yakni demo dipusatkan di Monas dan waktunya disepakati dari pukul 8 pagi sampai usai sholat Jumat. Kesepakatan itu diputuskan dalam pertemuan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan para pimpinan GNPF MUI di kantor MUI Pusat, Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (28/11).
Demo ini menuntut polisi menahan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Sebelumnya sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang tergabung dalam GNPF MUI akan menggelar sholat Jumat di sepanjang Jl. Sudirman – Bundaran Hotel Indonesia – Jl. MH Thamrin – depan Istana Presiden dalam Aksi Bela Islam 3. Rencana aksi 212 ini merupakan kelanjutan dari aksi 1410 yang digelar pada Jumat (14/10) dan aksi 411 yang dilaksanakan pada Jumat (4/11). Demo ini menuntut polisi menahan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Pengamat sosial dan politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, mengacungkan jempol atas kesepakatan yang dibuat oleh Polri dan GNPF MUI. Menurutnya, pembatasan lokasi di Monas itu untuk membendung mobokrasi atau mobilisasi massauntuk kepentingan negatif.
“Publik Jakarta dapat bernafas lega karena ancaman terjadinya eskalasi demo dan penunggangan terhadapnya sudah mulai bisa diperkecil, walaupun tentu saja kewaspadaan masih tetap diperlukan. Semuanya memang masih ada di atas kertas dan perlu pembuktian nanti di lapangan pada 2 Desember yang akan datang,” kata Hikam seperti dikutip Obsessionnews.com dari blog The Hikam Forum, Senin (18/11).
Ia menambahkan, pihak-pihak yang ada di lingkaran Presiden Jokowi dan aparat pemerintah kini harus lebih konfiden terhadap langkah-langkah yang dilakukan secara sinergis antara Kapolri dengan Panglima TNI, serta komunitas intelijen negara.
“Statemen-stamen yang kontraproduktif dan bisa menimbulkan tafsir yang meragukan kedua pemimpin Polri dan TNI tersebut mesti distop. Misalnya saja statemen-statemen yang meragukan kemungkinan adanya upaya makar dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan aksi demo, sesungguhnya tidak tepat dan bisa mengurangi soliditas internal pemerintah sendiri. Sudah saatnya mereka bekerja sama dan sinergis untuk kepentingan keamanan nasional dan stabilitas politik pemerintahan Jokowi,” ujar mantan Menteri Riset dan Teknologi ini.
Menurutnya, stabilitas keamanan nasional akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan semua upaya mencari solusi bagi konflik politik yang kini sedang berkecamuk di ibukota negara ini.
“Soliditas dan rasa percaya kepada kemampuan aparat kepolisian, TNI, dan komunitas intelijen negara adalah sebuah sine qua non atau keharusan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Demokrasi yes, mobokrasi no!” pungkasnya. (@arif_rhakim)
Baca Juga:
Bus Dilarang, Ribuan Warga Ciamis Jalan Kaki ke Jakarta
Habib Rizieq Difitnah Liburan Bersama Enam Istri
Habib Rizieq: Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Penista Agama
Panglima TNI Sebut Ketua FPI Jadi Korban Propaganda AS dan Australia
Komisi III DPR: Ucapan Kapolri Bernada Provokatif
Makar, Maklumat Kapolri, Eh… Google!
PKS: Tuduhan Makar, Kapolri Diminta Jangan Asal Ngomong
Aksi Damai Dianggap Teroris, Kapolri Resahkan Masyarakat