Istambul, Obsessionnews- BNPB menawarkan pencegahan bencana kemanusiaan seperti konflik, dan perang di Forum PBB di Summit Announcement Plenary, 23 Mei 2016 di Istambul, Turki.
“Tantangan yang di hadapi dunia sangat kompleks dan multidimensi dewasa ini, seperti konflik kekerasan, migrasi, pandemik, bencana alam dan non-alam. Pencegahan sangat penting dan sebuah proses yang panjang. Pencegahan lebih efektif dan hemat daripada merespon pada saat kejadian berlangsung,” ujar Kepala BNPB Willem Rampangilei, seperti dilansir laman BNPB.go.id, Rabu (25/6/2016).
baca juga:
BNPB: Musim Hujan Hingga Mei 2016
BNPB Terus Tangani Korban Banjir di Jabodetabek
Banjir Bandang di Subang, 6 Tewas
Pertemuan dunia itu dibuka Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki Moon dan diikuti ribuan peserta dari komunitas internasional, baik pemerintah, LSM, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, serta berbagai mitra yang memiliki kepedulian dalam krisis kemanusiaan.
Willem menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kepedulian terhadap perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contoh konkret komitmen tersebut antara lain pengiriman ribuan personel TNI dan Polri sebagai bagian dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bantuan kemanusiaan di negara yang terdampak bencana alam, seperti Filipina, Nepal, Vanuatu, Fiji.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia juga berinisiatif dalam membagikan pemikiran terkait konteks bencana alam dan perubahan iklim dalam Pertemuan Pemimpin Tingkat Tinggi pada acara yang sama.
Willem menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang rawan bencana memiliki komitmen tinggi dalam membangun bangsa tangguh menghadapi bencana, khususnya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB).
Hal ini telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025.
Willem Rampangilei menggarisbawahi komitmen PRB yang mencakup sepuluh poin. Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pengarusutamaan dan pengembangan pendekatan yang komprehensif dan sistematis PRB sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai 2015 – 2030.
KemudianIndonesia berkomitmen untuk terus mengintegrasikan PRB dan adaptasi perubahan iklim (CCA) dalam rencana pembangunan nasional.
BNPB bersama pemangku kepentingan terus meningkatkan wilayah-wilayah, baik desa dan kota yang tangguh menghadapi bencana.
Bencana adalah urusan bersama, keterlibatan dunia usaha berperan dalam memperkuat ketangguhan di tingkat desa. Lebih dari 1.000 desa terlibat dalam upaya membangun desa tangguh, yang difasilitasi oleh berbagai pihak.
Komitmen Indonesia dalam berbagi tanggung jawab antara pusat dan daerah serta mitra yang lain dalam PRB.
Dalam salah satu poin, Willem menyampaikan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 telah memasukkan aspek PRB.
“Pemerintah Indonesia berupaya mengimplementasikan ketangguhan melalui tiga elemen yaitu pengarusutamaan DRR dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional dan lokal, mengurangi kerentanan, dan peningkatan kapasitas di semua lini dalam penanggulangan bencana,” tambahnya.
WHS yang digagas sejak 2012 lalu merupakan bentuk kepedulian komunitas internasional dalam menghadapi krisis dan bencana kemanusiaan. WHS memiliki visi untuk mengembangkan sistem kemanusiaan yang lebih global, akuntabel dan tegas. Pertemuan ini merupakan ajang berbagai pengalaman dan menularkan praktek sukses dalam spektrum aksi kemanusiaan.@reza_indrayana
