Jakarta, Obsessionnews.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memberikan statemen yang sama tegasnya dialamatkan kepada pihak-pihak yang memainkan isu SARA(Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)  menjelang Pilkada DKI 2017. Khususnya rencana demo 4 November 2016 di Jakarta. Mereka menyatakan demo adalah hak, tetapi tidak untuk menyebarluaskan kebencian dan politik berdasarkan SARA. Keduanya menyerukan agar semua pihak mengikuti proses hukum dan tidak memaksakan kehendak. Sementara itu Presiden Jokowi saat menghadiri Hari Menabung Nasional di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Senin (31/10), mengatakan, demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak. Dalam kesempatan itu Presiden  menegaskan dirinya telah minta agar aparat keamanan bersiaga dan melakukan tugas secara profesional jika ada tindakan anarkis oleh siapa pun. Jika digabung menjadi satu, ketiga pernyataan tersebut alamatnya jelas, yaitu pihak yang akan berdemo pada 4 November. [caption id="attachment_161271" align="alignleft" width="223"] Pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam.[/caption] “Pesan ketiganya jelas, yaitu jangan menggunakan SARA untuk alat politik. Kalau dilanggar, risikonya jelas juga, yaitu berhadapan dengan alat negara, baik Polri maupun TNI,” kata pengamat politik dari Universitas Presiden, Muhammad AS Hikam, seperti dikutip Obsessionnews.com dari laman Facebooknya, Senin (31/10). Hikam mengungkapkan, inilah sikap proporsional dan tegas yang diambil oleh negara yang menggunakan konstitusi UUD 1945, yaitu melindungi hak warga negara untuk menggunakan hak-hak politiknya, dengan mengikuti aturan hukum. Kongkretnya, tuturnya, jika ada kelompok yang mengumbar seruan berwarna SARA, menyuruh massa menginap di depan Istana Presiden, memaksa Polri menangkap Ahok tanpa alasan yang legal, memaksa Jokowi mundur, dan sebagainya, hal itu sudah berada di luar bingkai aturan main. “Kalau mereka ngeyel, Polri dan TNI wajib hukumnya melakukan tindakan penegakan hukum,” tandas mantan Menteri Riset dan Teknologi di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini. (@arif_rhakim)Baca Juga:Ini Pernyataan Resmi Jokowi soal Aksi Demo 4 NovemberDemo 4 November Tuntut Ahok DipenjaraGoenawan Mohamad Kritik Habib RizieqSurvei KedaiKOPI: Hina Al Quran, Elektabilitas Ahok TurunMUI Nyatakan Ahok Hina Al-Quran dan UlamaAhok Minta Maaf ‘Trending Topic’ di GoogleAkhirnya, Ahok pun Minta Maaf!Parmusi Akan Tuntut Ahok tentang Penistaan Agama IslamAhok, Surat Al Maidah 51 dan Kemarahan Umat IslamPentolan FPI Ingin Tangkap Ahok