Batan Siap Bangun PLTN 8-10 Tahun

Tangsel, Obsessionnews.com- Kepala Badan Teknologi Nuklir (Batan), Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, pihaknya sudah lama menyiapkan pendirian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk membantu pemerintah mengatasi krisis listrik. Setelah disetujui pemerintah, paling cepat PLTN bisa beroperasi 8-10 tahun. "Kami memiliki tenaga ahli di bidang reaktor nuklir kelas dunia. Buktinya Reaktor Serba Guna GA. Siwabessy (RSG-GAS) milik (Batan) sudah berusia 29 tahun. Studi tapak yang sudah kami lakukan di Banten, Kaltim, Kalbar, Jawa Tengah dan daerah lainnya. Tinggal tunggu keputusan dari presiden saja. Soal peta jalan pengembangan energi nuklir yang dikaji Bapenas, juga sudah kami jalankan," ujar Djarot dalam acara Seminar Nasional tentang Teknologi dan Aplikasi Reaktor Nuklir, pada Selasa (23/8/2016) di kawasan Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan. Banten. baca juga:Atasi Krisis Listrik, Pemerintah Matangkan PLTNSekjen Golkar Minta Jokowi Segera Isi Jabatan Menteri ESDMWamenlu: Kawasan Asean Tidak Boleh ada NuklirIndonesia Harus Persiapkan PLTN dengan MatangIni Hasil Jajak Pendapat Terkait Program PLTNJika Rencana PLTN Tak Diloloskan, BATAN Tidak Galau Djarot menambahkan, Batan selain berpengalaman membangun reaktor nuklir, juga terbukti aman. Misalnya saat Yogya diguncang gempa dahsyat, reaktor nuklir Batan di sana, sama sekali tidak rusak. Jadi, jangan ragukan kemampuan tenaga ahli Batan di bidang nuklir. "Reaktor RSG-GAS dibangun untuk persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh Presiden RI Soekarno 29 tahun yang lalu. Reaktor RSG-GAS memiliki kapasitas daya 30 MegaWatt dan baru dimanfaatkan setengahnya. Ini akan menghasilkan peluang bagi pengguna lain untuk memanfaatkannnya. Reaktor RSG-GAS terletak di Serpong, Banten. Batan memiliki dua reaktor untuk penelitian, satu berlokasi di Bandung lainnya di Yogyakarta," tambahnya. Djarot menambahkan, teknologi canggih pembangunan PLTN seperti di China dan Uni Emirat Arab, siap 8-10 tahun. Setelah mendapat pengawasan ketat Badan Nuklir Dunia. Indonesia juga pasti siap, jika pemerintah sudah positif memutuskan pembangunan PLTN. "Kami juga meminta kepada para kepala daerah yang mengalami krisis listrik, mendesak kepada pemerintah pusat untuk segera merealisasikan berdirinya PLTN. Setelah disetujui, biar kami yang melakukan studi tapak dan berbagai persiapan. Insya Allah kami mampu," pungkas Djarot. Sedangkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran, di tempat yang sama mengatakan, ketahanan energi masih rentan. Apalagi cadangan energi fosil kian terbatas. "Dibutuhkan ruang untuk mengembangkan nuklir di Indonesia. Kenyataanya sampai sekarang belum ada ruang walaupun sudah ada Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)," tegas Tumiran, sembari menambahkan Batan tidak diberi kesempatan dan ruang untuk membuktikan lembaga ini bisa mengembangkan energi nuklir. "Ibaratnya, bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu ahli menggergaji bila tidak pernah diberi kayu untuk digergaji. Atau ahli bangunan tapi tidak diberi ruang untuk membangun bangunan," ungkapnya. Dia juga mengemukakan bahwa pemerintahan saat ini mendorong pengembangan energi tenaga nuklir. "Tidak sedikit menteri yang menyetujui pengembangan energi nuklir," cetusnya. Tumiran juga menceritakan bahwa di luar Pulau Jawa kebutuhan terhadap energi sangat besar. Bahkan, imbuh Tumiran, beberapa Gubernur Sumatera telah berkirim surat kepada Presiden untuk mengusulkan pengembangan energi nuklir. "Tetapi ada anggapan bahwa dibalik pengajuan surat tersebut terdapat kepentingan Pak Tumiran," seloroh Tumiran, tentang isu surat para Gubernur Sumatera. Lebih jauh Tumiran menandaskan bahwa energi harus diciptakan sehingga pasar pun juga tumbuh. Ia juga memaparkan tentang beberapa alasan mengapa nuklir perlu masuk menopang kebutuhan energi dan listrik di Tanah Air. Menurutnya, terdapat beberapa poin, yaitu;pertama terkait keseimbangan energi. Kedua, adanya jaminan pasokan skala besar. Ketiga, aspek keekonomian. Keempat, pertimbangan lingkungan. Kelima, aspek continuity. Keenam, sisi keamanan. Ketujuh, aspek penguasaan teknologi dan kemandirian bangsa.@reza_indrayana




























