Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menegaskan sikap pemerintah terkait rencana pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sudah final tidak bisa dicabut kembali.
Wiranto mengatakan, Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara lain. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi pemersatu kebhinekaan Indonesia. Sehingga apabila dipaksakan menjadi negara khilafah seperti yang diinginkan HTI maka jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
“Memang betul kegiatan HTI selama ini adalah berdakwah. Namun kenyataannya apa yang dilakukan di lapangan, gerakan dan dakwah yang disampaikan tujuannya masuk wilayah politik. Mengancam kedaulatan politik negara,” tuding Wiranto saat jumpa pers usai rapat koordinasi terbatas di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2017).
Menurut Wiranto, Indonesia adalah negara Pancasila bukan negara khilafah. Ia menyebut ideologi khilafah yang diusung HTI bertujuan untuk meniadakan nation state (negara bangsa). Secara jelas, kata Wiranto, HTI berupaya mendirikan Negara Islam.
Dalam konteks yang luas jelas HTI menganggap negara bangsa dianggap absurd, termasuk negara Indonesia yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945. “Dari hasil pengamatan kami, dari kami mempelajari berbagai literatur, konsep ideologi khilafah itu bersifat transnasional. Artinya, berorientasi meniadakan nation state, untuk mendirikan Negara Islam dalam konteks luas,” kilahnya.
Selain itu, Wiranto juga mengatakan bahwa ideologi khilafah telah dilarang di banyak negara. Menurutnya, ada 20 negara yang berpenduduk mayoritas muslim, melarang kegiatan Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah.
“Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania dan Malaysia, mereka sudah lebih dulu melarang Hizbut Tahrir di negara mereka. Sebab mereka sadar jika pemahaman khilafah diizinkan, keberadaannya akan mengamcam nation state,” ucap Wiranto. (Albar)
