Jakarta, Obsessionnews – Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh lembaga politik Poltracking pada Minggu (19/4/2015), disebutkan bahwa mayoritas publik mengaku tidak puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla selama enam bulan pertama ini.
Sebanyak 36 responden menghendaki atau setuju bila Presiden Jokowi segera melakukan perombakan kabinet (Reshuffle). Sedangkan 5,8 responden lainya menyatakan sangat setuju. Karena itu survei ini menyatakan Reshuffle menjadi salah soulisi untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Pasalnya, responden yang kurang setuju dengan reshuffle hanya 24,1 persenin, dan 3,9 persen sangat tidak setuju. kemudian sisanya, sebanyak 30,2 persen responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Jika ditotal, jumlah yang setuju dengan reshuffle kabinet 41,8 persen.
“Jadi hitungannya lebih besar dari yang tidak setuju,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha.
Hanta mengatakan, survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015, dengan metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini diakui oleh Hanta hanya 2,9 persen.
Titik fokus yang menjadi persoalan dalam survei ini adalah, menanyakan kepada publik atau responden mengenai bidang-bidang pemerintah yang dianggap tidak memuaskan kinerjanya. Sebanyak 66 persen menyatakan mereka tidak puas atas kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi.
Hal itu terjadi, lantaran tingginya harga-harga kebutuhan pokok yang dirasakan oleh masyarakat, pasca adanya kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Celakanya, kenaikan bahan-bahan pokok itu tidak diimbangi dengan besaran pendapatan masyarakat yang diperoleh.
Selain itu, sebanyak 55 persen responden lainya menyatakan, tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam bidang hukum. Hal itu, menyusul terjadinya perseturan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri beberapa bulan lalu yang telah menyita banyak perhatian masyarakat.
“Persoalan yang paling besar menjadi PR Jokowi adalah persoalan ekonomi dan hukum,” jelasnya.
Terakhir dalam survei ini, Hanta mengusulkan, agar Presiden Jokowi segera membuat mekanisme untuk mengukur dan menilai kinerja para menterinya selama enam bulan ini. Beberapa persoalan, ekonomi dan hukum harus dijadikan pertimbangan politik bagi Jokowi untuk mengevaluasi kembali pembantunya. (Albar)
