Jakarta, Obsessionnews – Mantan Presiden Soeharto gagal merebut gelar pahlawan nasional. Namanya tidak masuk dalam lima tokoh yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (5/11/2015). (Baca: Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional)
Adapun lima tokoh tersebut adalah Bernard Wilhem Lapian (alm), Mas Iman (alm), Komjen Pol Moehammad Jasin (alm), I Gusti Ngurah Made Agung (alm) dan Ki Bagus Hadikusumo (alm). Mereka dikukuhkan sebagai pahlawan nasional lewat Keputusan Presiden (Keppres) 116/TK Tahun 2015. Semua plakat tanda jasa dan penghargaan gelar pahlawan nasional diberikan oleh Presiden Jokowi kepada para ahli waris.
Kegagalan Presiden kedua Indonesia menyabet gelar pahlawan nasional itu tentu mengecewakan para pendukungnya. Padahal mereka berharap pemerintahan Jokowi berkenan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Sebelumnya di era Presiden SBY, almarhum Soeharto juga tidak berhasil memperoleh gelar pahlawan nasional.
Salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mendukung mantan penguasa Orde Baru itu menjadi pahlawan nasional adalah Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia (HMPI). Ormas ini didirikan putra bungsu Soeharto, yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, pada Juni 2015.
Dalam siaran pers yang diterima Obsessionnews.com Jumat (30/10/2015), Sekretaris Jenderal (Sekjen) HMPI Tri Joko Susilo mengungkapkan ada empat alasan atau pesan yang menjadi acuan Soeharto layak menjadi pahlawan nasional.
Pertama, Soeharto bertahan selama 30 tahun karena memiliki ide yang terasa bagi masyarakat. Tri menjelaskan, ini pelajaran bagi kita bahwa menjadi suatu kelompok atau orang yang daya tahan atau eksisnya di mata masyarakat adalah sebesar apa idenya.
Menurutnya, kalau Pak Harto tidak punya ide dan pemikiran otentik, tak mungkin bertahan selama puluhan tahun. Pak Harto memiliki ide perubahan bagi negeri secara gradual atau bertahap, lewat pelita satu, pelita dua, sampai pelita lima dengan ending swasembada. Periode sekian fokus pada pertanian, periode sekian lagi fokus pada infrastruktur.
“Soeharto memiliki naratif intelejensi atau kemampuan menjabarkan idenya seperti istilah ‘jamu singset’, artinya jelas, mudah dicerna, singkat dan sederhana. Misal, lewat program imunisasi, dan itu sampai hal-hal detil diperhatikan, bukan pepesan kosong khas para pemikir yang tidak pernah bersentuhan dengan masyarakat secara nyata,” kata Sekjen HMPI yang akrab disapa Joko itu.
Kedua, Soeharto bukan sosok yang berkarya dengan gaduh hingga Republik ini berhasil keluar dari posisi kemelut dan terseok-seok menjadi negara modern tidak lenggak-lenggok bak model di layar kaca.
“Dengan tangan dinginnya, dia bawa Republik ini dari kemelut tanpa banyak aksi pidato meledak-ledak tapi isinya khayalan-khayalan atau meledak-ledak soal revolusi mental. Padahal cuma menawarkan hiburan bagi rakyat yang mudah kagum seolah pemimpinnya siap bekerja dan bukan mewujudkan harapan. Ini pesan yang perlu kami tawarkan bahwa di pentas politik sekarang ‘kualitas barang harus lebih bagus daripada kualitas promosi,” tutur Joko.
Ketiga, pembangunan demokrasi di masa Soeharto lebih bagus daripada saat ini. Saat SDM lemah dan kemiskinan masih ada, negara harus fokus pada musyawarah mufakat bukan berdebat. Ia menjelaskan hal ketiga penting, karena orang memandang Soeharto hanya unggul di pembangunan, bukan demokrasi.
“Sekarang apa yang perlu dilakukan? Kita harus kembali pada spirit berkarya tanpa gaduh. Di saat masyarakat sejahtera, ideologi radikal dan komunis pun jadi pepesan kosong yang tak pernah masuk mendominasi pemikiran anak bangsa,” ucapnya.
Keempat, bahwa Indonesia dibangun sebagai karya akumulatif antar orde yang harus dilihat dengan lapang dada bagi generasi muda.
“Pak Harto telah meletakkan dasar-dasar fundamental negara ini, tugas anak muda untuk mendalami apa yang sudah baik dibangun oleh beliau,” tandasnya. (arh)
