Bogor, Obsessionnews.com – Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab nampaknya menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi pemerintah jika ingin melalukan rekonsoliliasi dengan kubu oposisi atau kubu Prabowo Subianto. Namun pihak Jokowi menyatakan menolak jika syarat yang diajukan harus memulangkan Rizieq.
Baca juga:
Tak Hanya Pulangkan Rizieq, Kubu Prabowo juga Minta Pendukungnya dibebaskan
Polisi Mulai Bidik Amien Rais, Bachtiar Nasir dan Habib Rizieq
Ajakan ‘People Power’ Habib Rizieq Tidak Laku
Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bahkan menilai rekonsiliasi dengan cara itu terkesan aneh. Sebab, pemerintah tidak merasa mengusir Rizieq dari Indonesia. Pentolan 212 itu pergi dengan keingina sendiri.
“Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan pergi pergi sendiri, kok dipulangin, gimana sih. Emangnya kita yang ngusir? Kan enggak,” kata Moeldoko di Istana Bogor, Selasa, (9/7/2019)
Dia menjelaskan, jika memang ingin pulang, menurut dia, Rizieq bisa pulang sendiri tanpa harus dipulangkan. Bahkan, mantan Panglima TNI itu menyindir jika Habib Rizieq tak memiliki cukup ongkos untuk pulang, dirinya siap menangung ongkos tiket kepukangan.
“Ya pulang sendiri saja. Enggak (bisa) beli tiket, baru gue beliin,” katanya.
Terkait kasus hukum, dia menilai tak berhak mengomentarinya. Karena masih berada pada ranah hukum yang ditangani oleh Polri. Tapi menurutnya, hukum tidak bisa ditawar dengan rekonsiliasi.
Di tempat terpisah, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyatakan, kurang tepat bila kepulangan Rizieq Shihab dijadikan syarat rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi. Seharusnya, rekonsiliasi dilakukan tanpa syarat.
Menurut Masinton, rekonsiliasi itu harus diawali dengan keluhuran dan ketulusan. Rekonsiliasi harus dimaknai membangun persatuan, membangun persaudaraan sesama elemen anak bangsa.
“Maka dengan dilandasi itu, tidak ada embel-embel lain, selain semangatnya untuk persatuan bangsa. Nah, tidak ada motif,” kata Masinton di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (9/6).
Masinton menekankan, pentingnya rekonsiliasi adalah untuk menghilangkan seluruh unsur kompetisi setelah Pemilu 2019. Maka itu, dalam rekonsiliasi itu juga tidak boleh ada transaksi-transaksi lain termasuk jaminan hukum bagi Rizieq Shihab, serta pembebasan para pendukung Prabowo.
“Maka rekonsiliasi itu harus membangun persatuan dan punya komitmen merajut ke-Indonesiaan. Kalau ada umpamanya syarat-syarat, ya menurut saya rekonsiliasi harus dengan keluhuran, tidak ada lain selain untuk kepentingan bangsa,” ujar dia.
Masinton pun mengatakan, seharusnya tidak ada kendala bagi Rizieq untuk kembali. Ia menyebut, Rizieq pergi atas keinginan sendiri. Sehingga, bila ingin kembali, maka Rizieq dipersilakan kembali atas niat pribadi.
Namun, terkait perkara hukum yang melibatkan Rizieq, Masinton menegaskan, perkara hukum tak bisa diintervensi. Hukum memiliki mekanisme sendiri untuk diselesaikan. Termasuk kasus-kasua hukum yang menimpa para pendukung Prabowo.
“Nah, kalau ada persoalan lain, misalnya masalah hukum, kan hukum punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan. Tentu upaya hukum kalau ada persoalan lain monggo. Hukum punya mekanisme sendiri yang tidak boleh diintervensi siapa pun,” kata Masinton menegaskan. (Albar)
