Obsessionnews.com – Presiden Jokowi menggelar sidang paripurna terakhir Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9). Jokowi meminta jajaran memastikan transisi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto berjalan mulus.
Sidang kabinet dihadiri seluruh menteri, Menhan RI Prabowo Subianto termasuk Seskab Pramono Anung yang bakal mundur pada 22 September 2024, untuk berkontestasi pada Pilgub Jakarta. Sidang dipimpin langsung Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin.
Baca juga: Arahan Jokowi: TNI-Polri Pantau Pilkada, Dukung Transisi Pemerintahan Prabowo
“Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju,” ujar Jokowi di ruang sidang kabinet Istana Garuda IKN.
Presiden mengatakan pada 20 Oktober masa tugas seluruh anggota KIM akan berakhir dan pemerintahan akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Jokowi meminta para anggota kabinet segera menuntaskan program-program kerja utama yang sudah dimulai, baik berkaitan serapan, administrasi, pertanggungjawaban serta kendala yang belum terselesaikan.
Jokowi meminta jajaran menteri dan kepala lembaga memastikan tidak ada riak-riak atau gejolak hingga pemerintahan baru terbentuk. Dia menganggap stabilitas dibutuhkan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
Baca juga: Tolak Jadi Wantimpres, Jokowi: Saya Mau Pulang ke Solo
“Menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tuturnya.
Jokowi meminta adanya stabilitas ekonomi untuk melakukan pembangunan sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Presiden menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga untuk bisa menjaga daya beli masyarakat, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.
Selain stabilitas ekonomi, Jokowi juga meminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem berkaitan dengan hajat orang banyak dan tidak merugikan masyarakat.
“Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” pintanya. (Antara/Erwin)
