Menuju Democratic Governance
Tata kelola pemerintahan yang baik saja tidak cukup. Bagi Jokowi, yang sangat dibutuhkan adalah Democratic Governance. Sesungguhnya, sejak 2011 pemerintah sudah menyepakati Declaration of Principles on Government, yang kemudian melahirkan Open Government Partnership (OGP). OGP mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang-ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan.
Di era Jokowi, OGP dikebut melalui 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Ini sesuai dengan bunyi Nawacita ke-2, di mana pemerintah hadir membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Reformasi birokrasi, yang berjalan seiring dengan langkah-langkah deregulasi yang tegas, diyakini mampu menggerakkan perekonomian nasional.
Walhasil, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), menilai, selama satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi, laporan pemeriksaan keuangan pemerintah membaik. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPSI) Tahun 2015, untuk pemerintah pusat Kementerian/Lembaga (K/L) sebanyak 71 persen memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang merupakan opini yang terbaik BPK.Pada 5 tahun sebelumnya, capaian WTP hanya mencap[ai 57 persen. Begitu juga untuk pemerintah daerah yang sudah mencapai angka 49 persen, dari sebelumnya masih 30 persen. (Pul)
Baca juga:
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 1)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 2)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 3)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 5)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 6)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 7)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 8)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 9)
Satu Tahun Nawacita Jokowi-JK (Bagian 10)
