Obsessionnews.com – Tak lagi menyandang status legislator bukan berarti Ridwan Hisjam berhenti memperjuangkan aspirasi. Dia konsisten mendorong adanya Kementerian Geologi untuk mengeksplorasi perut bumi Indonesia. Dalam urusan politik, politisi senior Partai Golkar memiliki gagasan yang bagi kalangan tertentu tergolong ekstrem yakni, amendemen konstitusi kembali ke naskah asli.
Ridwan Hisjam bicara terukur ketika menuturkan gagasan. Bahkan memulainya dari sejarah panjang. Dia mengingatkan, eksplorasi kekayaan mineral di Nusantara, sudah dilakukan Belanda pada abad 17 yang lalu. Jejaknya bisa dilihat dari keberadaan Museum Geologi di Bandung.
Baca juga: Ridwan Hisjam Usulkan Badan Geologi Berubah Jadi Kementerian
“Geologi di Indonesia lebih tua dibanding negara ini,” kata tokoh asal Surabaya, Jatim, dalam program podcast “Oh My God” di OMG Studio, Jakarta, Kamis (3/10).
Secara struktur, lanjutnya, geologi hanya berbentuk badan di bawah Kementerian ESDM. Anggaran untuk riset atau eksplorasi sangat minim. Padahal keberhasilan ESDM bergantung dari eksplorasi geologi menyelidiki wilayah kaya emas, minyak maupun mineral untuk selanjutnya digarap ESDM.
“Seharusnya Badan Geologi ini lebih penting dibanding Kementerian ESDM itu sendiri, karena Kementerian ESDM itu berhasil kalau geologinya berhasil,” tuturnya.
Baca juga: Ridwan Hisjam Dukung Eksplorasi Energi Panas Bumi di Gunung Welirang
Menurutnya, kekayaan alam yang dimiliki Indonesia bukan pepesan kosong. Belanda menyadari hal itu sehingga melakukan penelitian geologi dan tambang jauh sebelum Indonesia merdeka. Wilayah-wilayah yang kaya emas, bisa ditemukan di sepanjang selatan Jawa, namun dikamuflase menjadi wilayah hutan lindung (tata ruang peninggalan Belanda).
Kementerian Geologi, kata Ridwan, bisa menerobos batasan-batasan peninggalan kolonial. Secara umum dia mengingatkan geologi merupakan ilmu yang mempelajari kandungan bumi. Selain emas, wilayah Jawa juga kaya akan pasir besi yang belum tergarap maksimal karena adanya batasan itu.
“Ini baru kekayaan dari tanah ke bawah, belum yang di bawah laut,” tutur sosok yang aktif di Komisi VII DPR selama dua periode (2014-2024).
Baca juga: Ridwan Hisjam Tanggapi Kritik Megawati soal Utang Makin Membengkak
Pemerintahan Prabowo-Gibran disebut bakal memiliki 44 kementerian. Prabowo yang pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi menjabat Menhan RI memahami konsep pertahanan secara universal. Amat disayangkan kalau pengelolaan SDA tidak dimanfaatkan dengan membentuk Kementerian Geologi sebagai bagian dari pertahanan kekayaan alam.
Ridwan Hisjam mengingatkan, Indonesia memiliki lebih dari 100 gunung berapi. 70 di antaranya bisa meletus setiap saat. Data ini membuktikan betapa kayanya Indonesia. Gunung berapi bukan hanya menunjukkan areal yang subur tetapi menyimpan banyak SDA, emas maupun panas bumi. Repotnya kekayaan yang tersembunyi di Jawa, Sumatera bahkan Sulawesi tidak termonitor dengan baik untuk dimanfaatkan oleh negara.
Amendemen Konstitusi
Ridwan Hisjam merupakan sedikit politisi yang bukan hanya menjadi saksi tetapi ikut terlibat dalam masa transisi. Menjadi anggota DPR pada 1997 atau setahun sebelum gonjang-ganjing, dan ikut mengawal transisi pemerintahan empat presiden sekaligus yakni Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Dia memiliki kegelisahan melihat perkembangan politik terkini.
Ridwan Hisjam menganggap sistem politik perlu dirombak total. Alasannya, politik Indonesia sudah kadung liberal dan melenceng jauh dari semangat para pendiri bangsa. Untuk menyelamatkannya tak ada jalan lain kecuali amendemen UUD 1945 kembali ke naskah asli.
Baca juga: Sebut Parpol Setuju Amendemen UUD 45, Ketua MPR Dihadiahi Sanksi Etik
Dia mengeluhkan demokrasi voting yang sekarang menjadi ciri perpolitikan kita. Sementara para pendiri bangsa mengedepankan musyawarah yang terkandung dalam Sila ke-4 Pancasila. Musyawarah bukan hanya menjadi ciri masyarakat yang guyub tetapi ada makna spiritual karena dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
“Voting itu uang. Atau siapa yang kuat, yang punya kekuasaan itu yang menang,” kata dia. “Pancasila tidak mengajarkan itu. Pancasila mengajarkan musyawarah”.
Baca juga: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Gigih Berjuang Kembalikan UUD 1945 kepada Naskah Asli
Menurut Ridwan Hisjam, semangat politik Indonesia harus berlandaskan pada sila ke-4. Kedaulatan rakyat diwujudkan dalam sistem perwakilan yang diputuskan secara musyawarah. “Sekarang sudah enggak ada,” keluhnya.
Dikatakan, amendemen ke-4 pada 2002 yang lalu sudah saatnya untuk ditinjau ulang. Aspirasi Ridwan ini sejalan dengan semangat MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut, rekomendasi MPR periode 2019-2024 mengenai amendemen dan pembahasan PPHN bakal ditindaklanjuti.
Sekalipun begitu, Ridwan menyebut, amendemen konstitusi dengan segala risikonya, sebaiknya kembali ke naskah asli. Ridwan menganggap amendemen terbatas, tidak mampu mengoreksi sistem politik kita. Sistem presidensil Indonesia yang dalam perjalanannya menjadi semiparlementer karena dikendalikan partai-partai di parlemen berjalan ringkih.
“Jadi Indonesia ini memang harusnya dikelola dengan cara Pancasila tadi. Gotong Royong. Tetapi harus presidensil,” tuturnya. (Erwin)
