Jakarta – Pertamina di akhir tahun 2014 sangat memprihatinkan bagi Pekerja Pertamina dengan munculnya kembali wajah-wajah lama dalam pola pengeloaan Pertamina. “Pertamina akan bisa mengulang sejarah kelam padahal sejak tahun 2012 Pertamina sudah cukup baik,” ungkap Faisal Yusra, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) kepada Obsessionnews.com, Minggu (7/12/2014).
Faisal melihat, proses adiministrasi proses penyediaan atau pembelian BBM atapun pembelian mentah melalui Petral itu sudah berubah sejak tahun 2012. Artinya, jelas dia, kredibiltas orang-orang sejak tahun 2012 bisa diakui baik, karena prosesnya tidak ada lagi satupun melalui braider, semuanya melalui AOEC international ower compeny dan perushaan-peruhaaan yang memiliki kilang.
“Jadi, sudah tidak ada lagi melalui broker-broker atau traider-traider itu. Hipotesisnya ada bahwa kita meyakini orang-orang yang mengelola CE 2012,” tandasnya.
Ia pun menilai, orang-orang sebelum 2012 seperti McKinsey tidak bisa diyakini kemampuannya atau kredibilitasnya karena proses-proses yang dilakukannya dulu tidaklah baik setelah tahun 2012. “Sehingga bagi kita menjadi pertanyaan, kenapa orang yang diambil menjadi tim sebagai mewakili Pertamina adalah orang-orang sangat memahami bagian daripada proses itu,” paparnya.
Berikut kutipan wawancara tanya jawab dengan Faisal Yusra:
Bagaimana Pendapat Anda mengenai Petral?
Dalam kondisi ini, Pertal seakan dikambinghitamkan. Padahal, yang namanya bisnis itu biasa perlu dilihat proses peminjaman uang yang dilakukan Petral banyak melibatkan perbankan internasional termasuk Bank Indonesia, Bank Mandiri yang hanya menyuplai USD 50 juta dan itu itu tidak terlalu besar karena tidak punya uang.
Pertanyaanya, kalau dipindahkan di Indonesia apakah perbankan Indonesia akan mampu? Intinya, proses penghancuran Petral sebetulnya bukannya tujuannya memperbaiki proses tata kelola Indonesia, tapi prosesnya adalah pengalihan dari satu proses ke proses yang lain. Kita tidak tahu itu kemana tapi intinya adalah kami sebagai pekerja migas harus melihat bahwa secara objektif apa sebetulnya yang menjadi persoalan orang-orang terhadap Petral.
Kami sudah memberikan penjelasan setiap ada statement-statement terhadap Pertal. Kita bisa mengumpulkan dan membuat argumentasi dari Faisal Basri (Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas- red) bahwa sebetulnya hipotesi pemahaman dia terhadap Petral tidak sepenuhnya benar dalam konteks sekarang.
Bagaimana seharusnya ketika Pertal ini dikambinghitamkan?
Yang terjadi di masa lalu sebelum tahun 2012 seharusnya McKinesy yang diberangus dan di borgol saya sudah sampaikan pada Sudirman Said kenapa seperti ini apakah orang itu paham bahwa proses-proses sudah dilakukan perubahan karena orang-orang itu adalah bagian dari mekanisme sebelumnya.
Ada dua kemungkinan datanya itu sebelum tahun 2012 dan saya pikir sorang seperti itu di habisi saja dan sepertinya disana ada bagian tim. Tetapi 2012 ada potensi kemungkinan karena kontrak kita itu dengan perusahaann AOEC, yang logikanya tidak mungkin masalahnya dialihkan pada tempat lain yang di mana dalam bisnis tidak mungkin harganya berubah yang disebut istilah hegging yang biasa digunakan di dunia bisnis yang jelasnya tanggung jawab dimana kita membeli barangnya.
Bagaimana nasib pertamina ke depan?
Nasib Pertamina ada ditangan rakyat Indonesia termasuk teman-teman media bahwa kida sebagai bagian KSPMI membawahi pekerja Pertamina. Pekerja pertamina sudah menginginkan kepada semua komponen bangsa untuk melihat persoalan ini dan kami tidak pernah membela diri membabi buta. Ingat, kantornya pak Susilo Utomo sebagai komisaris Pertamina kami gembok karena saat itu mengatakan mahakam bukan ke Pertamina.
Melalui posisi ini Pertamina juga melihat mana orang-orang internal Pertamina termasuk Komisaris yang tidak sejalan dengan konsep-konsep penguasaan negara terhadap migas ini, jadi sekali lagi kalau tidak benar silakan di adili bila perlu siapa orang-orang pertamina bagian dari mafia migas yang sebut-sebut silahkan dan kita bawa ke KPK siapa orangnya dan apa dokumennya dan jangan sembarang tuduh, tandasnya dengan tegas.
Dan kita didalam sudahmengingatkan jangan coba-coba baik dari Diretktur Utama Komisaris dan siapa saja kalau anda bagian dari proses merugikan Pertamina maka pekerja pertamina dalam wadah serikat pekerja pertamina Indonesia maju terus untuk membawa laporan ke KPK ataupun pihak-pihak lain. itu konsep karena kami aktivis dari pertamina bukan dari fron lainer semua banyak pejabat yang artinya masih cinta masih menginginkan merah putih. Jadi tidak ingin orang-orang lain atau siapapun di dalam mengobok-obok ini dimana hal ini paling penting. Artinya, mereka tidak hanya berpikir untuk jabatannya tapi masih berfikir merah putih.
Saya sebagai Presiden Konfederasi Pekerja Migas Indonesia menyatakan bahwa supraise bahwa ternyata pekerja Pertamina tidak hanya berpikir terus untuk kesejahteraan dia saja tapi berfikir bagaimana ketahanan nasional, ketahanan energi kedaulatan energi.
Apakah ke depan ada ancaman Pertamina akan tutup kalau terus menerus terjadi pergolakan?
Kalau bicara tutup saya pikir tidak mungkin, baru 5% saja dikisir dikurangi sudah ribut apalagi kalau sampai 100% kilangnya nanti ini menjadi dilema bagi pekerja Pertamin. Bisa dibayangkan kalau Pertamina akan matikan operasi maka dalam waktu satu hari dua hari akan habis ini minyak Indonesia. Namun dilema itu kami akan hindarkan kalau ternyata proses itu akan efektif untuk bisa menjaga guna memperjuangkan eksistensi pertamina itu bisa kami akan lakukan. Tapi itu adalah sudah jauh, baru bicara sedikit saja sudah rameh dan saya pikir ini bagian dari pengawasan dan kalau kita tidak lakukan ini siapa lagi yang akan lakukan perjuangan ini yang dimulai dari tahun 1999 dan kami tidak bosan-bosan.
Pada tahun 1999 itu pertamina sudah mulai di pecah-pecah, sedangkan perusahaan dunia itu menyatu supaya dia punya power full dan ini berbahaya dimana bungkusannya macam-macam dengan alasan supaya ifisiensi transparansi, apanya itu ya?, bantahnya. Kita di audit dari perusahaan Akutansi Big Por yang terbaik di dunia artinya tidak ada sesuatu yang disembunyikan disana isunya banyak yang berkembang padahal diluar sana itu bukan bagian dari Pertamina.
Pertamina tidak dijadikan perusahaan di Bontang kenapa? apa takut diaudit?
Oh tidak, kita kan lain, audit kita kan ada BPK dan lainya, namun persoalannya begitu dia di pablis maka sahamnya sebagian bukan milik negara maka yang miliki itu asing dan tidak ada orang Indonesia yang memilik saham itu. Dari data 40% saham PGN 80% adalah asing. Maukah kita milik asing, yang berarti mengambil keuntungan yang kita pake corporasi.
Satu lagi ada jebakan batmen ada peraturan pemerintah No 35 tahun 2002 itu mempertegas itu sektor hulu bahwa Pertamina sebagai perusahaan negara itu mendapatkan lapangan-lapangan migas yang tidak diinginkannya sepanjang sahamnya 100% milik negara. Kilangnya kalau ke bursa efek 1% pun bukan milik negara artinya kita bukan tuan rumah di negeri sendiri dan ini berbahaya yang saya sebut dengan proses rampokisasi Pertamina. Mau rakyat Indonesia, kita ini di rampok oleh banyak pihak dari luar.
Jadi secara ilmiah transparansi, keterbukaan dan sebagainya namun ujung-ujungnya bagaimana kita di anbanding. Maka dengan tegas kami mengajak seluruh komponen masyarakat ayo bersatu untuk bisa menghindari proses intering andbanding, rampokisasi dan tiga hal divestasi yang tidak boleh dilepaskan. Divestasi dimulai karena tanah petamina banyak aset yangdi jual , dan ini bagian-bagian daripada untuk menghancurkan Pertamina.
Apakah di Petral ini ada yang akan ditutup-tutupi di sektor hulu dimana diketahui bahwa kebijakan banyak yang tidak berpihak pada Pertamina?
Kalau sektor hulu berarti kita bicara minyak mentah, jadi minyak mentah itu untuk kebutuhan reperneir kita 300 ribu barel per hari dan kita hanya punya skop kecil sekitar 200 sampai 250 ribu barel per hari. Jadi sektor hulu tidak ada kaitannya dengan Petral ini. karena sektor hulu kita sudah punya minyak mentah dari pemerintah yang dipake untuk repernir dimana minyak mentah di beli untuk di pake. Jadi yang menyangkut sektor hulu 200 dan 250 ribu barel per hari itu.
Dulu ada tiga prosesnya tek kontrak dengan produsen dan ketiga adalah treding dimana yang treding ini sudah di tutup jadi kecil sekali, karena traider sudah tidak berproses karena semuanya harus MOC dan AOEC. Jadi kami sudah jelaskan pada Faisal Basri bahwa dia banyak tidak pahama soal bisnis ini.
Terkait isu yang disebutkan, ada yang menghemat sekian dolar per barel, Yusra mempertanyakan darimana tendernya minyak itu. Padahal diketahui hargan publikasi tender tidak bisa diganggu gugat karena harganya itu ditentukan Asosiasi Migas Dunia dan alfa dimana hanya bicara trasnportasi kecil sekali tidak sampai 5% jadi yang di tenderkan itu hanya 3 dolar dan mereka katakan bisa menghemat 5 dolar darimana hitungannya karena yang ditenderkan itu kecil. Jadi kalau harga publikasi itu siapapun yang menang harus ada ples entah ples berapa asuransi, transportasi dan sebagainya dan itu kecil sekali tidak sampai 0,5% . jadi dimana kita bisa menghemat sampai 5% itu bohong dan orang-orang tidak mengerti kondisi ini, bebernya.
Sonangol mengatakan bisa beli 15 dolar perbarel, dan saya sebagai pekerja Pertamina menyatakan bahwa seluruh prodak Sonangol itu siap dibeli Pertamina seluruhnya bukan hanya kebutuhannya. Yusra menganalogikan kalau kebutuhan kita 300 ribu barel sedangkan sisa 700 ribunya kita bisa jual lagi dan saya pikir untung pasti.
Jadi, itu tidak ada penghematan itu dan ini permainan semua yang beralih dari persoalan satu ke persoalan lain dan ini adalah kebohongan publik. Saya sudah minta kepada Direksi Pertamina kontrak Pertamina dengan Sonangol ada dua hal yang harus ada kalau tidak perang. Pertama adalah penghematan Rp15 triliun pertahun harus ada dalam perjanjian. Yang ke dua diskon 15 dolar AS per barel harus ada dalam perjanjian.
Tanpa ada dua ini tidak boleh ada kontrak karena itu janji daripa Pak Jokowi yang disampaikan ke media. Kalau tidak terjadi berarti ini kebohongan publik itu, dan jika itu benar harus dimasukan dalam perjanjian dan tidak bisa abu-abu.
Sebetulnya kita tahu mereka omong oportunity tapi kalau Pertamina waktu itu menolak nanti pertamina akan dinyatakan lagi di media Pertamina tidak dukung perbaikan , padahal kalau diikuti ini sebetulnya tidak benar.
Tanggal 10 Desember ini, Pertamina akan ulang tahun ke 57. Ada empat perjanjian MoU yang akan ditandatangani mengenai upgrading kilang. Apakah langkah itu akan menambah produksi Pertamina?
Ada dua hal pertama revaineri kita 800 ribu barel sementara kebutuhan rovaited 1,6 Juta barel jadi sebetulnya kita perlu membangun sebanyak kilang yang ada sekarang. Padahal, kalau bangun sekarang jadinya 3 sampain 5 tahun kemudian dengan membutuhkan pembiayaan yang banyak. Namun tidak sesederhana itu kalau kita bangun reveneri bahan bakunya dari mana Indonesia kan tidak punya, makanya kita impor 800 ribu barel itu.
Impor itu ada dua impor prodak yang revainernya terbatas dan impor bahan baku. Sekarang saja tidak bangun kilang bahan baku kita sudah kurang oleh karena itu dalam proses bangun kilang yes kita harus perlu membangun.
Sebetulnya bagi kita bukan itu kalau bagi saya membangun kilang itu paling penting namun yang paling penting Pertamina dalam hal ini perusahaan negara diwajibkan oleh pemerintah untuk membuat cru stock file atau disebut dengan petrolio strategis petromision. Kita harus mempunyai stock mentah yang luar biasa banyak.
Jadi, kita harus punya kalau di kore itu satu gunung di simpannya, Amerika juga punya dan kita tidak punya. Kita harus bangun yang namanya scrut copretemen time (CCT) storik untuk minyak mentah. Tapi kalau kita punya minyak mentah dan kilangnya tidak cukup kita bisa menggunakan privainencing yang dimana kita bisa serahakan kepada kilang-kliang minyak dunia.
Persoalannya sekarang kenapa pada saat situasi minyak dunia turun terus kita tidak mendapatkan margin yang besar karena kita tidak punya stock Pertamina maupun negeri ini tidak punya stock file. Bukan prodak yang namanya stock itu di dunia namanya minyak mentah itu adalah cadangan operasional cadangan tangki yang minyak kita supaya jangan langka bukan cadangan strategis tidak punya dan itu nilainya 30 triliyun habis dua puluh hari.
Jadi sebetulnya tata kelola ini harus diperbaiki salah satunya memang membuat kita bagaimana kita punya stock nasional untuk minyak mentah. Itu program, dan itu harus merupakan program pemerintah dan tidak bisa di bebankan ke Pertamina. Pertamina berdasarkan peraturan perundang-undangan pertamina itu harus bisnis.
Ada dua pilihan saya sangat pro terhadap Pertamina dimana harus di ubah dalam konteks perubahan UU migas bahwa kami minta Pemerintah mengubah UU. Pertamina di ubah menjadi perusahaan negara bukan perseroan terbatas sehingga seperti itu tidak bicara lagi untung rugi karena Pemerintah kan tidak bicara untung rugi yang artinya ini bagian dari penugasan Pemerintah murni.
Sekarang susah di dalam UU bisnin BBM subsidi kalau rugi itu direksi bisa di borgol dipenjara dipidana dan itu tidak boleh. Dan ini bisa jadi bisnis ini rugi karena belum tentu kelebihan dari kuota BBM subsidi dibayar oleh pemertintah, karena harus mengubah APBN dan tidak mungkin Peresiden yang akan di hubungi bisa marah kan.
Jadi artinya Pertamina dalam situasi dilematis dimana satu sisi di suruh berbisnis berdasarkan UU perseroan tapi disi lain sebagai agen siklus developmen ini dua hal yang tidak bisa. Tidak ada satupun perusahaan yang seperti Pertamina namun dalam kondisi ini kebanyakan orang menghujat Pertamina diluar sana dan tidak ada yang bela.
Apakah pemerintah masih mengambil untung dari Pertamina?
Kalau itu Pemerintah tidak mengambil untung karena pajak-pajak itu adalah pajak-pajak umum yang dibayar itu sesungguhnya selisi harga ekonomi terhadap harga yang di jual.
Bagaimana sikap Anda ketika Pemerintah mendesak sekali Pertamina untuk berusaha menggandeng Total?
Sudah jelas tuntutan pekerja dan masyarakat sudah berhasil ya bahwa blok Mahakan di serahkan ke Pertamina itu dulu. Tapi dalam hal ini kita juga tetap mengkhawatirkan jangan sampai Pertamina secara tiba-tiba akan mengelola hal tersebut dan mengandeng perusahaan-perusahaan abal-abal apakah arahnya ke politik dan sebagainya untuk memilik saham itu kan bisa jadi buruk. Oleh karena itu kita tegaskan bahwa Pertamina harus menyatakan kesanggupannya untuk melakukan monobile sebetulnya tidak ada masalah karena itu bukan laut bebas dan suplai agennya hanya sedikit asing yang lainnya PT Badak dan sebagainya yang padasarnya sesungguhnya kita sanggup.
Yang kedua operator ship harus tetap di Pertamina, yang ketiga kalau dalam beberapa hal Pertamina perlu adanya bermitra jelas kan Pertamina akan mengusai semua kan siapapun seperti Total itu tidak sendiri melakukan kerja sama.
Kalau kita bekerja sama jangan kita pake perusahaan yang abal-abal yang paling memungkinkan adalah perusahaan inkanben tetapi dengan batasan bahwa operator ship mayority pengelolaan ada di Pertamina itu fear tidak ada masalah. Toh total bukannya tidak bayar tapi kalau mau ikut di sini ada bayar. Bayarnya ada dua apakah bayar secara cash atau kamu punya perusahaan besar di luar negeri seberapa besar dan dipastikan yang lebih besar itu Pertamina.
Yang terpenting dalam kedaulatan migas operator ship adalah milik Pertamina jangan dia. Sekarang saja masuk ke kantornya susah dan harus milik negara melalui pertamina ikut bagian dari suplai chen untuk terlibat.
Secara konstitusi perusahaan anda boleh berkontribusi berapa persen sesuai kebutuhan namun operator ship di tangan kita kedaulatan pengelolaan lapangan ditangan kita silahkan terlibat berapa kontribusi tergantung namun harus dengan batasa-batasan mayoritas di kita.
Seberapa besar itu, apakah anda bayar ke negara untuk masuh APBN atau digantingkan dengan 5% atau 10 itu misalnya berapa lapangan dia di luar negeri itu milik pertamina ikut saham kita disana. Kenapa harus demikian karena ini terkait dengan kedaulatan negara dan ketahanan negara, seperti BBM mau di gombleng dengan PGN. PGN itu apa 80% sahamnya dari luar itu sahamnya asing semuah dan ini bahaya sekali dan kita diam, kita juga sering kali bagian dari corong.
Begitu naifnya berita pembebasan soal mafia migas, apa yang terjadi orang pergi ke SPBU asing bahwa mengatakan tidak usah di Pertamina karena untungnya untuk mafia, kan gila ini dan ini dibiarkan sudah rusak ini pemikiran bangsa kita terhadap bagaimana yang di sebut dengan mafia kita ini masih merah putih.
Pekerja Pertamina sebetulnya lebih untung, namun kami tetap pertahankan ini milik negara harus milik negara kenapa kalau ini milik asing makan secara pribadi untung. Namun kami tidak mau ini milik asing maunya ini milik bangsa, padahal kalau milik bangsa kami tidak seenak-enaknya minta naik gaji karena kami betul-betul merah putih. Kalau ditanya maunya pertamina apa, kalau saya Faisal Yusra secara pribadi pengennya Pertamina asing yang punya supaya gaji saya naik, tapi tidak Faisal Yusra berdiri disini menginginkan pertamina harus milik negara. (Asm)
