Obsessionnews.com – Pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus secara politik mungkin strategis namun membawa deretan mudarat yang berdampak pada perkembangan politik kita ke depan. KIM Plus yang bisa diartikan koalisi gemuk bisa memaksa terjadinya kotak kosong yang berdampak pada defisit demokrasi karena mengabaikan prinsip-prinsip umum.
Profesor Riset BRIN Lili Romli mengatakan kalau Pilgub Jakarta dengan kehadiran KIM Plus menghadirkan calon tunggal bisa membawa dampak pada tingginya golput. Alasannya, masyarakat dalam situasi dipaksakan (fait accompli) karena tidak ada alternatif.
Baca juga: PKB Merapat, KIM Plus Bukan Isapan Jempol
“Itu membuat demokrasi mengalami defisit. Calon tunggal juga mem-fait accompli pemilih karena tidak ada pilihan alternatif. Dengan kondisi seperti itu kemungkinan golput akan tinggi dalam Pilgub Jakarta,” kata Romli kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Jumat (9/8).
Pembentukan KIM Plus sudah mendekati kenyataan ditandai dari pertemuan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (8/8) malam. PKB disebut tidak menunggu waktu lama lagi bakal bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
Selepas pertemuan, Prabowo juga mengaku berkomunikasi dengan PKS dan menyebut bergabungnya partai dengan Presiden Ahmad Syaikhu itu tinggal menunggu waktu. KIM Plus diwacanakan dibangun untuk menghadapi kontestasi pada wilayah-wilayah strategis seperti Pilgub Jakarta, Jabar dan Jateng.
Baca juga: KIM Plus, Belum Mulus
Romli menyesalkan kalau KIM Plus nantinya membawa implikasi kotak kosong. Dirinya berharap partai-partai di luar KIM seperti Nasdem, PDIP, termasuk PKB-PKS tidak tergiur dan berkomitmen mengawal demokrasi agar berlangsung kompetitif dan demokratis.
“Ini penting agar Pilgub Jakarta kompetitif dan demokratis. Warga Jakarta punya banyak alternatif dalam memilih calon gubernurnya,” kata dia.
Rangkul Oposisi Kucilkan PDIP
Pembentukan KIM Plus juga bisa dibaca menjadi agenda strategis pemerintahan ke depan untuk mengamankan parlemen dari oposisi. Masuknya partai-partai di luar KIM pada Pilpres 2024 bisa mencegah kekuatan oposisi dengan menyisakan PDIP saja.
Menurut Romli, situasi tersebut tidak ideal. Agenda pilkada seharusnya dipisahkan dari kepentingan politik pemerintah di parlemen ke depan.
Dia menilai, KIM juga sejatinya tidak bisa terkungkung untuk berakselerasi secara lokal. Golkar misalnya, di Banten memiliki pilihan beda dari KIM karena memerhatikan situasi politik skala lokal.
“Mestinya, meskipun partai non-KIM ingin bergabung dengan koalisi pemerintahan tidak harus bergabung juga dalam pencalonan Gubernur Jakarta dengan membentuk KIM Plus. Bukankah partai-partai yang tergabung dalam KIM, dalam kasus di Pilgub Banten tidak bersatu? Begitu juga di daerah-daerah lain,” kata Romli.
“Jadi harus dipisah juga antara koalisi pilkada dengan koalisi di parlemen untuk memperkuat pemerintahan,” tambahnya. (Erwin)
