Obsessionnews.com – Fenomena masuknya anak muda ke parlemen menjadi menarik melihat profil dan kekayaan mereka. Sudah muda, kaya raya, dan menyandang status politisi. Apakah kinerja mereka bisa diharapkan?
Peneliti BRIN Wasisto Raharjo Jati menilai fenomena tersebut positif. Namun lebih kental nuansa negatifnya. Sebab kesan yang timbul mereka masuk DPR karena privilese berasal dari keluarga berpengaruh.
Baca juga: Tidak Realistis, Anggota DPR Terima Pensiun Seumur Hidup
“Fenomena ini menunjukkan bahwa semakin elitis dan sempit bagi anak muda untuk bisa terjun ke dunia politik kalau bukan dari keluarga berpengaruh,” kata Wasisto kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Rabu (9/10).
Menurut Formappi, sebanyak 10 persen dari total 580 anggota DPR merupakan politisi muda kalangan milenial (21-35). Data lain menyebutkan dari total 580 anggota DPR sebanyak 11,6 persen terafiliasi dengan dinasti politik atau anak pejabat. Misalnya Gavriel Putranto Novanto anak eks Ketum Golkar Setya Novanto.
Baca juga: Pemborosan, Anggota DPR Terima Tunjangan Rumah
Gavriel Putranto dari daerah pemilihan NTT II melenggang ke Senayan. Dirinya memiliki kekayaan sebesar Rp69,5 miliar. Ada pula Verrel Bramasta putra dari politisi Demokrat Venna Melinda yang memiliki kekayaan Rp51 miliar.
Putra dari Mentan Amran Sulaiman yakni Andi Amar Ma’ruf Sulaiman memiliki kekayaan Rp49 miliar. Ada pula Pinka Haprani, putri Ketua DPR Puan Maharani atau cucu dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri selain muda juga memiliki kekayaan fantastis Rp38 miliar.
Baca juga: Serba Kompromistis, Kinerja DPR Periode 2024-2029 Apa Bisa Diharapkan?
Wasis melanjutkan, profil fantastis politisi muda di Senayan, bisa menjadi beban tersendiri. Mereka harus membuktikan status yang dimiliki sekarang tidak didapat berdasarkan privilese.
“Hal tersebut bisa jadi beban atau mungkin tantangan bagi legislator muda dan kaya ini, apakah mereka bisa menjadi penyambung suara generasinya atau hanya bersikap normatif saja,” ujarnya.
Wasis juga mengingatkan, parlemen sekarang tak ubahnya periode sebelumnya. Maksudnya, fraksi-fraksi yang ada mayoritas mendukung pemerintah dan DPR cenderung menjadi tukang stempel saja. Artinya, mereka yang baru memulai karier sebagai politisi dengan potong kompas langsung ke Senayan tanpa melewati proses panjang, bukan tidak mungkin terbawa arus.
“Kalau semua fraksi bergabung, tentu tak ada hambatan politis berarti untuk bisa menyukseskan kerja-kerja parlemen di legislasi dan anggaran, namun belum tentu untuk di pengawasan, karena idealnya perlu ada yang berada di luar sebagai pengontrol,” ujar Wasis. (Erwin)
