Jakarta, Obsessionnews – Ingin jadi menteri yang populer? Gampang caranya. Caranya antara lain ‘menyerang’ pemerintahan sebelumnya. Hal ini yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Sudirman sukses membubarkan anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu Pertamina Energy Trading Limited (Petral), karena dugaan sarang mafia migas pada Rabu, 13 Mei 2015. Keberaniannya membubarkan Petral membuat popularitas Sudirman melambung. Dan popularitasnya kian melejit ketika dalam acara diskusi Energi Kita di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu (17/5/2015), dia mengatakan, selama ini pembubaran Petral selalu gagal di kantor presiden Presiden terdahulu, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Baca: Petral Resmi Dibubarkan!)
‘Serangan’ Sudirman tersebut membuat SBY terkejut dan merasa difitnah. SBY pun langsung bereaksi melalui akun twitternya, yakni @SBYudhoyono, Senin (18/5). SBY menuntut Sudirman Said melakukan klarifikasi. (Baca: Wah, SBY Desak Jokowi Copot Menteri ESDM)
“Saya amat terkejut dgn pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yg menyerang & mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu,” kata SBY dalam kicauannya seperti dikutip obsessionnews.com Selasa (19/5).
SBY berharap Menteri ESDM mengklarifikasi apa yang dimaksudnya. Karena justru SBY menginginkan penyimpangan apapun diberantas. Bahkan SBY membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apapun.
Presiden keenam Indonesia itu menjelaskan, tidak ada yang mengusulkan kepada dirinya agar Petral dibubarkan. “Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius,” kicaunya.
SBY mengungkapkan dia tertib dalam manajemen pemerintahan. Dia pasti merespons isu serius seperti mafia migas. “Tidak mungkin berhenti di meja saya,” tulisnya.
Senin (18/5) kemarin SBY telah berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan lima mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. Semua menjawab tidak pernah ada. “Termasuk tidak pernah ada tiga surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu,” tulisnya.
SBY memandang berita ini sudah termasuk fitnah dan pencemaran nama baik. Dia masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.
SBY mengatakan, mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah power yang masih dimilikinya.
Dia mengungkapkan, selama menjadi Presiden, dia tidak pernah mengintervensi BUMN manapun. Termasuk urusan tender dan bisnisnya. Yang penting jangan korupsi. Dia juga berpesan agar semua BUMN berkembang baik, membayar pajak dan deviden, tidak ada korupsi dan jangan pula jadi sapi perah.
Menurut SBY, sebenarnya dia mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk melakukan penertiban, karena setiap Presiden hakikatnya juga begitu.
Tetapi, lanjutnya, dia menyesalkan kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Menurut SBY, popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain.
“Tuduhan & fitnah yg disampaikan Menteri ESDM & pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi,” pungkasnya.
Sementara itu juru bicara Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menyayangkan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyalahkan SBY terkait pemberantasan mafia migas. Ia meminta Sudirman mengklarifikasi maksud pernyataan tersebut.
“Kita minta Menteri ESDM melakukan klarifikasi apa yang dimaksud karena justru SBY ingin penyimpangan apa pun diberantas,” kata Hinca, Selasa (19/5/2015).
Fraksi Demokrat DPR meminta agar DPR segera memanggil Sudirman Said untuk mengklarifikasi pernyataannya tentang mafia migas pada masa lalu.
“F-PD (Fraksi Partai Demokrat) akan meminta komisi terkait untuk memanggil Sudirman Said untuk menjelaskan semuanya. Kita akan buka kembali file-file lama untuk mengukur tingkat validitas pernyataannya,” ujar Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto dalam keterangannya, Selasa (19/5/2015).
Menurut dia, sebagai seorang pejabat, Sudirman tidak boleh mengeluarkan pernyataan tanpa didukung data akurat. Setiap pernyataan yang dikeluarkan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. (Arif ARH)
