Oleh: Ahmad Khozinudin, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
“Coba sekali-kali kita jangan hanya bicara menyalahkan 9 naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada 9 naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya, kita akan kejar mereka semua. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan…. [Kutipan Pernyataan Gatot Nurmantyo, di Akun YouTube Refly Harun]
Saat menonton video di Refly Harun Channel, penulis sangat terkejut. Pasalnya, dalam cuplikan video berjudul ‘20 Oktober, Toko Siap Gerudug Jkw, aseret ke berbagai Pengagilan! Gatot: Kita Kejar Mereka Semua‘, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengeluarkan seruan yang secara implisit seolah-olah jangan menyalahkan 9 Naga. Gatot mengajak masyarakat untuk fokus pada lembaga negara seperti Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Pengadilan, yang dianggap biang masalah karena memberikan karpet merah kepada 9 Naga. Gatot mengeluarkan seruan untuk mengejar mereka semua, tapi tidak menyeru untuk turut menyeret 9 Naga yang sebenarnya biang masalah dari segala kekisruhan di negeri ini.
Pernyataan Gatot Nurmantyo ini menjadi bias, ditinjau dari dua aspek.
Pertama, seolah-olah biang kerok kekisruhan di Indonesia ini justru terletak pada lembaga negara seperti institusi Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi dan Pengadilan. Atau setidaknya para pejabat pemangku kebijakan di sejumlah lembaga tersebut.
Padahal kita semua tahu, para pejabat di institusi ini dikendalikan oligarki untuk melayani kepentingan bisnis mereka. Oligarki 9 Naga adalah pihak yang berada di balik pengendali kejahatan para pejabat kepada rakyatnya sendiri.
Kedua, seolah-olah publik diajak hanya berfokus pada kejahatan para pejabat dan mengabaikan (baca: melupakan) kejahatan oligarki. Padahal kebijakan para pejabat negara yang menyengsarakan rakyat timbul karena permintaan oligarki, untuk melayani oligarki, dalam rangka untuk memindahkan uang dari kantong rakyat ke kantong oligarki melalui sarana kekuasan yang dimiliki pejabat.
Contohnya kasus Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dan Bumi Serpong Damai (BSD). Memang benar, kebijakan zalim perampasan tanah rakyat berdalih PSN ini dilakukan oleh rezim Jokowi. Tetapi, PSN ini atas permintaan Agung Sedayu Group dan Sinarmas Group. Hasil perampasan tanah juga untuk dijadikan lapak bisnis properti kelompok Agung Sedayu dan Sinarmas, untuk tujuan memperkaya pundi-pundi ekonomi mereka.
PSN PIK 2 dan BSD adalah proyek perampasan tanah rakyat untuk tujuan menambah kaya raya Aguan (Sugiyanto Kusuma) dan keluarga Eka Tjipta (Mochtar Wijaya cs).
Lalu apakah tuntutan itu hanya berhenti kepada rezim Jokowi yang menerbitkan status PSN? Bagaimana dengan 9 Naga yang menikmati tanah hasil rampasan PSN untuk kepentingan bisnis properti, yang bertujuan membuat mereka makin kaya raya?
Penulis kira sangat gegabah membuat seruan mengabaikan kejahatan 9 Naga. Karena seluruh kebijakan penguasa yang tak pro rakyat, itu mayoritasnya untuk melayani kepentingan oligarki 9 Naga.
9 Naga sendiri adalah sebutan untuk sejumlah gurita bisnis yang mencengkeram negeri ini, yang menguasai kekayaan SDA Indonesia baik kekayaan hutan, hasil laut, sawit, aneka tambang seperti batubara, nikel, timah, emas, dan berbagai sektor strategis lainnya.
9 Naga inilah yang mengeruk kekayaan negeri ini melalui aktivitas mempengaruhi kekuasaan (pejabat). Mereka inilah yang diuntungkan oleh sejumlah proyek bisnis penguasa yang menyengsarakan rakyat.
Lalu, apa kita mau melupakan kejahatan 9 Naga dan hanya fokus menuntut rezim penguasa pengkhianat?
Inilah sistem kapitalisme, di mana kekuasan digunakan untuk melayani kepentingan para kapitalis, para oligarki 9 Naga. Tugas kita justru harus melindungi institusi Polri, TNI, Kejaksaan, Peradilan, Imigrasi, dan lembaga negara lainnya dari kaki tangan 9 Naga.
Kapitalisme harus dilawan. Rakyat sudah mulai diajak sadar dan melawan 9 Naga. Karena selama ini para pejabat dan rakyat diadu domba oleh kebijakan, yang kebijakan itu hanya menguntungkan 9 Naga.
Memang benar, ada sejumlah pejabat yang harus kita kejar seperti Jokowi. Pasca lengser, Jokowi harus diseret ke pengadilan. Namun, jangan melupakan oligarki 9 Naga sebagai biang keroknya.
Karena pasca Jokowi lengser, 9 Naga ini akan terus mengendalikan kekuasaan untuk melayani bisnis mereka, melalui sejumlah pejabat lainnya yang mereka kendalikan, baik di institusi TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan lain-lain Mari bersama melawan para penguasa pengkhianat dan para oligarki 9 Naga. Mari bersama kita lawan ideologi Kapitalisme yang mencengkeram negeri ini. []
