Oleh: Idan N Kusdianti, Aktivis ARM (Aliansi Rakyat Menggugat), Sekjen FTA (Forum Tanah Air)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang serba cepat dan serampangan dalam proses regulasi maupun eksekusi di lapangan, semakin terkuak tabir di balik proyek ambisius Jokowi dan konglomerat untuk menancapkan pondasi lebih kuat lagi dalam menguasai/mendominasi kekayaan alam Indonesia.
Proyek IKN murni kepentingan oligarki untuk membangun kerajaan bisnis dan menguasai tempat tempat strategis di tanah air. Konsorsium yang dipercayakan sebagaian besar kepada para etnis Tionghoa menjadi sorotan publik karena dinilai telah merusak ribuan hektar tanah adat setempat,dan banyak yang belum terbayarkan sebagai ganti rugi lahan.
Adapun dampak dari IKN adalah Jakarta yang akan dijadikan pusat kota bisnis para konglomerat yang saat ini sudah terbentuk UU DKJ yang mana putra mahkota Gibran ditunjuk sebagai Ketua Dewan Aglomerasi yang akan membawahi 8 daerah termasuk Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang kabupaten/kota dan beberapa kabupaten lainnya.
Aglomerasi memang mempunyai arti yang sangat positif agar saling memiliki keterkaitan fungsi antar daerah yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi sekalipun berbeda dari sisi administratif agar menjadi satu pusat pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi dampak negatif dari Aglomerasi adalah akan adanya kecenderungan pengelompokan tempat tinggal baik pengelompokan pemukiman yang akhirnya terjadi dikotomi antara kawasan kaya dan miskin’ dan orang miskin akhirnya tergusur untuk menempati tempat tinggal di daerah kumuh.
Pengelompokan itu sudah terjadi, terbukti saat ini, lihat BSD, PIK, Kota Wisata, Kota Baru Parahiyangan di Bandung, dan masih banyak lagi tersebar di beberapa daerah, dan di sampingnya adalah pemukiman kumuh yang pada saat saat tertentu bisa mereka usir atau pindahkan atas dasar pembangunan.
Jika dilihat mata telanjang dari sisi infrastruktur ini sangat hebat mengagumkan, bahkan mungkin akan terbesit rasa bangga ada di daerah metropolis yang serba wah, tapi kita lihat siapa yang ada di dalam sana, yang menempati wilayah itu apakah rakyat kebanyakan? Ternyata, mayoritas yang menempati dan menikmati itu adalah China/asing/para konglomerat. Sedangkan rakyat Indonesia hanya menempati petak-petak kecil dengan UMKM seadanya. Miris!
Akankah nasib Indonesia akan sama dengan tanah melayu di Malaysia sana, terpinggirkan dan termarginalkan lalu dikuasai tanpa bisa melawan? Yang sekarang kita kenal sebagai Singapura.
Jadi, dampak terburuk IKN bagi rakyat Jakarta dan sekitarnya adalah Aglomerasi yang akan mendikotomi si kaya dan si miskin.
Kapan rakyat akan sadar jika tempatnya berpijak sudah dirampok, sudah dikuasai dan sudah berpindah tangan?
Stop pembangunan IKN. Rakyat butuh kehidupan yang layak, bukan IKN. Ini sekaligus catatan untuk pemerintahan Prabowo. “Melanjutkan IKN sama artinya memiskinkan nasib rakyat dan memakmurkan oligarki. []
