Jakarta, Obsessionnews.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, tidak menutup kemungkinan pada saat sidang tahunan MPR, 16 Agustus, akan menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara soal kepemilikan paspor Amerika Serikat ESDM Arcandra Tahar.
Menurut Fahri, orang biasa saja tidak boleh memiliki dua kewarganegaraan, apalagi seorang menteri atau pejabat yang menduduki posisi strategis berkaitan dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia.
“Jika setelah bertanya tidak memuaskan, harus ada interpelasi resmi dari Presiden. Sebab hak bertanya yang jawab kan menteri, tapi kalau interpelasi dari Presiden,” kata Fahri di DPR, Senin (14/8/2016).
Fahri mengkritik, isu dua kewarganegaraan Arcandra menjadi bukti bahwa sistem perekrutan menteri oleh oleh orang-orang di sekitar Jokowi tidak cakap. Meski ia tahu, soal reshuffle adalah hak prerogatif presiden.
“Harus ada klarifikasi. Mengangkat menteri itu tidak boleh sembarangan. Jangan baru ketemu satu atau dua kali, lalu diangkat jadi menteri. Memang dari dulu kritik saya kepada orang-orang di sekitar Pak Jokowi, yang sepertinya tidak memiliki sistem,” terangnya.
Jika nantinya Arcandra terbukti berstatus dwi kewarganegaraan, Fahri tegas meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan yang bersangkutan hingga ada klarifikasi yang jelas atas hal tersebut.
“Karena dia memegang satu sektor yang dalam UUD itu paling ketat pengaturannya. Yakni Pasal 33, tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu sektor yang paling penting dan dia (Arcandra) akan jadi presiden di sektor itu,” jelasnya. (@aal_albar )
