Obsessionnews.com – Sehari setelah dilantik menjabat Menteri Desa Yandri Susanto langsung disentil DPR. Politisi PAN tersebut diwanti-wanti tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta para pejabat negara maupun legislator harus bisa menempatkan posisi. Hal ini disampaikan menyikapi beredarnya undangan kegiatan haul Ibunda Yandri dan syukuran di pondok pesantren (ponpes) menggunakan surat berkop dan stempel resmi kementerian.
Baca juga: Yandri Susanto: Mestinya Kita Berterima Kasih sama Bang Zulkifli
“Jadi hendaknya ini lebih hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat,” kata Saan di Jakarta, Selasa (22/10).
Beredarnya surat undangan berkop kementerian turut diunggah mantan Menko Polhukam dan Ketua MK Mahfud MD, melalui akun X @mohmahfudmd. Dia menganggap hal itu tidak patut.
Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara keluarga spt. haul Ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yg mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Utk ke depannya, hati2. pic.twitter.com/2J7U8LsjOx
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 21, 2024
“Saya harap memang para pejabat khususnya di pemerintahan maupun di DPR untuk lebih hati-hati,” pinta Saan.
Secara terpisah, Yandri yang sedang berada di Serang, Banten, mengapresiasi pesan Mahfud MD melalui media sosial. Dia mengangap hal itu sebagai kritik.
Yandri mengatakan, tidak ada unsur politik dari kegiatan haul. Ke depan, Sandri mengaku bakal melakukan koreksi agar kegiatan sosial maupun pribadi yang dilakukannya tidak memanfaatkan jabatan.
“Terima kasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengeritik itu dan tidak akan kita ulangi lagi. Tetapi hari ini murni betul-betul untuk kegiatan Hari Santri dan haul emak kami, tidak ada unsur yang lain,” ujarnya. (Antara/Erwin)
