Obsessionnews.com – PDIP menggelar aksi peringatan 28 tahun peristiwa kerusuhan 27 Juli (kudatuli) dengan menampilkan aksi teatrikal. Ganjar Pranowo dan elite PDIP hadir dalam acara yang dimaksud untuk merawat memori kolektif peristiwa penyerbuan kantor PDI pada 1996.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan dari Ketum Megawati Soekarnoputri yakni, PDIP merupakan partai yang sah dan tidak bisa diperlakukan sewenang-wenang. Kegiatan yang dilakukan PDIP menunjukkan karakter oposisi sekalipun belum tegas menyampaikan posisi partai terhadap pemerintahan Jokowi maupun Prabowo ke depan.
Baca juga: Ganjar dan Ahok Jadi Pengurus DPP PDIP, Adian Wasekjen
“Ibu Megawati Soekarnoputri berpesan kepada kita semua bahwa kita (PDI-P) adalah partai yang sah, dan kita juga warga negara yang sah yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia, seakan-akan kita bukan pemilik republik ini saudara-saudara sekalian,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (27/7).
Selain Ganjar, dan Hasto Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Yasonna Laoly hadir dalam acara tersebut. Sementara Megawati memantau acara secara daring.
Sebelumnya, PDIP juga mendorong Komnas HAM untuk memasukan peristiwa kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat.Peristiwa kudatuli mewarnai masa transisi menuju pergolakan reformasi 1998. Peristiwa ini bermula dari penolakan pemerintah terhadap PDI versi Megawati. Pemerintah mendorong Soerjadi yang memimpin partai tersebut.
Baca juga: TB: Sutiyoso Terlibat Kasus 27 Juli
Penyerbuan kantor PDI menyulut aksi kekerasan yang terjadi bukan hanya di Jl Diponegoro. Benturan antara aparat dengan massa yang bertahan di Kantor DPP PDI juga terjadi di Salemba dan Kramat, Jakarta Pusat.
Dari hasil penyidikan Komnas HAM, sebanyak lima orang massa pendukung Megawati tewas, 149 orang terluka, dan 23 orang hilang. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebutkan hasil kajian terhadap peristiwa kudatuli belum rampung.
Setelah rampung, hasil kajian tersebut akan dibawa ke DPR RI untuk nantinya ditentukan apakah peristiwa tersebut masuk sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak.
“Dalam tempo yang tidak terlalu lama, kajiannya sudah selesai. Tetapi itu belum dibahas dan finalkan di tingkat paripurna,” kata Atnike.
Dia menegaskan Komnas HAM menggarap kajian ini secara serius meski peristiwa penyerangan tersebut terjadi sekitar 28 tahun yang lalu.
“Kami berkomitmen serius untuk mengerjakan kajian maupun nanti apa langkah-langkah ke depan yang akan menjadi keputusan Komnas HAM,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Syaiful Hidayat berharap kudatuli tidak lagi terjadi pada pemerintahan yang akan datang.
Ia mengatakan bahwa keadilan harus ditegakkan dan kebenaran harus disuarakan. Djarot juga menilai di dalam kasus pelanggaran HAM berat meskipun peristiwa penyerangan ini terjadi 28 tahun yang lalu tidak ada masa kedaluwarsanya.
“Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996 ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” tambah Djarot. (Antara/Erwin)
