Malang – Wali Kota Batu, Jawa Timur (Jatim) Eddy Rumpoko tetap yakin pencalonannya sebagai ketua umum (ketum) PSSI tidak akan terpengaruh dengan isu yang kini beredar. Eddy menjadi salah satu kandidat yang akan mengikuti Kongres Pemilihan pada 17 Oktober 2016.
Pidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim sedang menyelidiki peran Eddy dalam kasus korupsi dana kegiatan promo wisata APBD Perubahan 2014 sebesar Rp3,7 miliar.
Saat ini, Pidsus Kejati Jatim sedang menyelidiki peran Eddy dalam kasus korupsi dana kegiatan promo wisata. Kegiatan ini tersebut menghabiskan dana sebesar Rp3,7 miliar yang memakai dana APBD Perubahan 2014.
Bahkan, adanya penyelidikan kasus tersebut diyakini menjadi salah satu alasan PDI-P mencopot Eddy dari ketua DPC PDI-P Kabupaten Malang. Posisinya kini digantikan oleh Sri Untari yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jatim.
“Enggak, enggak ada masalah dengan itu di pencalonan saya sebagai ketua umum PSSI,” kata pria berusia 56 tahun tersebut.
Selain itu, Eddy mengatakan bila terpilih menjadi ketua umum PSSI dirinya tidak akan mundur sebagai Wali Kota Batu. Padahal berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 800/148/sj tertanggal 17 Januari 2012 kalau kepala daerah tingkat I dan II, pejabat publik, wakil rakyat, hingga pegawai negeri sipil (PNS), dilarang rangkap jabatan dalam organisasi olahraga, seperti KONI dan PSSI.
“Larangan itu hanya untuk KONI saja. Sementara untuk ketua umum PSSI masih diperbolehkan,” ujarnya. (goal.com)
