Obsessionnews.com – Tinggal hitungan hari Prabowo Subianto bakal memimpin RI. Pemanggilan 108 tokoh untuk menjadi pembantunya menjadi ancang-ancang untuk berakselerasi. Kabinet gemuk yang dibentuk Prabowo menjadi pertaruhan, apakah pemerintah bakal bergerak lincah atau menambah banyak persoalan baru.
Peneliti BRIN Lili Romli mengatakan, kementerian Prabowo yang nantinya disebut-sebut bakal mencapai 46 dan direspons DPR dengan menambah dua komisi baru, terlalu riskan. Kabinet gemoy dikhawatirkan tidak berjalan efektif.
Baca juga: Besok, Calon Menteri Prabowo Dikumpulkan di Hambalang
“Saya kira jumlah (menteri) tersebut terlalu banyak. Tampaknya setiap kementerian ada wakilnya, padahal belum tentu dibutuhkan posisi wamen tersebut,” kata Romli kepada Obsessionnews.com di Jakarta, Rabu (16/10).
Menurutnya pembentukan kabinet gemuk tak jelas urgensinya. Malahan membuktikan adanya kepentingan tertentu yakni bagi-bagi kekuasaan atau politik konco. Siapa yang dekat dengan calon penguasa bakal kecipratan kuasa dengan memimpin kementerian.
Baca juga: Zaken Kabinet Prabowo, Jauh Panggang dari Api
“Fenomena banyaknya jumlah menteri dan wamen tersebut tidak lepas dari bagi-bagi kekuasaan, yang bukan hanya pada para parpol dari yang memiliki kursi di DPR sampai partai non-kursi juga dapat jatah menteri. Begitu juga dengan tim sukses dan relawan juga dapat jatah menteri,” tuturnya.
Prabowo nantinya bakal memiliki lima menko yakni bidang polhukam, perekonomian, pembangunan manusia, maritim dan kemasyarakatan. Tak sedikit kementerian diceraikan dari kementerian induk seperti hukum dan HAM, kehutanan dan lingkungan hidup, pendidikan dan kebudayaan.
Baca juga: Prabowo Bentuk Kabinet Gemuk, Muzani Ungkap Alasannya
Romli meragukan pemerintahan Prabowo dengan jumlah kementerian yang gemoy bakal efektif. Bahkan bukan tidak mungkin mengalami hambatan tumpang tidih karena perlunya transisi.
“Yang sudah terlihat di depan mata yaitu akan menyedot banyak anggaran untuk kebutuhan gaji dan fasilitas untuk menteri, wamen, staf khususnya, dan para pejabat Eselon I dan II yang membengkak,” tuturnya.
Dia mengingatkan umumnya negara-negara maju memiliki kementerian yang ramping sehingga kinerja bakal efektif dan efisien. Amerika Serikat misalnya hanya memiliki 15 kementerian siapapun presiden yang memimpin baik dari Republik maupun Demokrat.
Rusia hanya memiliki 21 kementerian. Korsel memiliki 22 kementerian, Vietnam hanya 18 kementerian. Brasil 23 kementerian. China dengan populasi penduduk besar hanya memiliki 24 kementerian. Jepang tak kurang dari 20 kementerian.
Dengan begitu menjadi wajar kalau publik menjadi dagdigdug memikirkan nasib ke depan. “Di negara maju dan besar tidak ada jumlah menteri sebanyak itu, yang semua menteri memiliki wakil. Paling banyak sekitar 30-an bahkan bisa kurang,” keluhnya. (Erwin)
