Jakarta, Obsessionnews – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,7% dibanding kuartal I tahun 2014 yang mencapai 5,14%. Salah satunya penyebabnya adalah, melambatnya pertumbuhan di sejumlah negara-negara mitra dagang utama Indonesia yang berakibat melambatnya pertumbuhan ekspor.
Seperti siaran pers yang diterima obsessionnews.com dari Center of Reform on Economic (Core) Indonesia, dua agenda mendesak yang harus segera dikerjakan yakni mendongkrak kinerja dan percepatan peningkatan daya saing Industri.
Memang, pemerintah sudah menerbitkan rencana induk pembangunan industri nasional tahun 2015-2035 berupa fasilitas peringanan pajak yang diberlakukan mulai 6 Mei tahun ini sejalan dengan PP nomor 18 tahun 2015. Tujuannya, mendorong penanaman modal asing dan domestik di sektor pengolahan.
Sebenarnya, menurut Mohammad Faisal, direktur penelitian Core Indonesia dalam siaran persnya, pemberian insentif serupa sudah dilakukan empat kali sejak tahun 2000 dengan diterbitkannya PP nomo 148/2000, PP nomor 1/2007, PP nomor 62/2008 dan terakhir PP nomor 52/2011. Namun, pada PP nomor 18/2015 tidak disebutkan batas minimal investasi yang ditanamkan secara eksplisit.
“Nyatanya pemanfaatan insentif tersebut tidak dimaksimalkan oleh investor. Jumlahnya minim dan didominasi investor asing,” tulis Mohammad dalam siaran persnya.
Salah satu alasan yang membuat demikian menurut Mohammad adalah, nilai investasi minimal Rp 1 triliyun. Selain itu, dia mengungkapkan bahwa para investor bukan hanya butuh insentif saja. Masalah yang sering dihadapi justru berada di bagian hulu dan tengah pada kegiatan penanaman modal.
“Seperti proses perizinan yang rumit dan waktunya lebih lama ketimbang negara-negara tetangga,” jelas Mohammad.
Ketersediaan bahan baku dan suplay yang stabil seperti energi gas dan listrik juga menjadi persoalan. Selain itu, sewa lahan dan proteksi perdagangan seperti yang dialami industri baja nasional juga jadi masalah.
“Padahal di negara-negara yang menjadi peer country Indonesia seperti Tiongkok, insentif tersebut telah diberlakukan secara masif tanpa ada kebijakan yang bersifat multisektoral,” kata Mohammad. (MBJ)
