Jakarta, Obsessionnews – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak bisa maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 jika tak didukung sejuta KTP. Pasalnya, Ahok akan maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada mendatang melalui jalur independen dan harus mendapat dukungan sejuta KTP.(Baca juga: Dukungan Sejuta KTP Untuk Ahok)
Agar Ahok bisa bertarung dalam Pilkada 2017, para pendukungnya yang tergabung dalam komunitas Teman Ahok mendirikan Posko Teman Ahok yang berfungsi mengumpulkan KTP. Sebagian besar para relawan itu yang dulu yang membantu Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Dan mereka tetap setia kepada Ahok karena mereka menilai Ahok pemimpin yang jujur dan berani memberantas korupsi. (Baca juga: Survei PDB: Ahok Tokoh Paling Populer di Jakarta)
Juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, mengatakan, pengumpulan fotokopi KTP dukungan untuk Ahok telah dilakukan sejak pertengahan Juni 2015. Hingga Kamis (16/7/2015) Teman Ahok baru berhasil mengumpulkan 16.515 fotokopi KTP untuk mendukung Ahok. Angka ini masih jauh dari target.
“Kami optimis target sejuta KTP bisakami peroleh lewat kerja keras,” kataAmalia ketika dihubungi obsessionnews.com Kamis (16/7) siang.
Sejauh ini Teman Ahok telah memiliki 32 posko yang berdiri di 32 kelurahan. Masing-masing di Kalideres, Pegadungan, Semanan, Cengkareng Timur, Jatipulo, Palmerah, Grogol, Pinangsia, Glodok, Mangga Besar, (Jakarta Barat); Bungur, Kenari, Senen Mangga Dua Selatan, Gunung Sahari Utara, (Jakarta Pusat); Grogol Selatan, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Pondok Pinang, Menteng Dalam, Pejaten Barat, Petukangan Selatan, Menteng Atas (Jakarta Selatan); Cijantung, Kampung Melayu, Cakung Timur, Cawang, Lubang Buaya (Jakarta Timur), dan Tugu Utara, Warakas, Kelapa Dua Wetan, dan Kebon Kosong (Jakarta Utara).
Amalia mengatakan, Teman Ahok menargetkan pada akhir 2015 jumlah posko relawan yang didirikan telah mencapai 150 lokasi.
Tak hanya itu, Teman Ahok juga membuat video ajakan untuk menggalang dukungan bagi Ahok. Video yang berdurasi kurang lebih dua menit ini diunggah pada laman situs berbagi video Youtube dengan judul ‘KTP Untuk Ahok’ dan menggunakan nama pendaftar ‘Teman Ahok’. (Baca juga: 70,8 Persen Warga Jakarta Puas Terhadap Kinerja Ahok)
Video ini menampilkan lima orang pemuda-pemudi yang mengajak para penontonnya untuk mendukung Ahok maju sebagai kandidat independen pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut video ini, Ahok didukung untuk maju secara independen agar ia terbebas dari kepentingan partai politik. Agar Ahok bisa maju secara independen, para pemuda dalam video ini mengajak masyarakat Jakarta untuk menjadi bagian dari sejuta dukungan untuk Ahok dengan memberikan KTP-nya.
Diserang Isu SARA
Sejak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta, Ahok tak pernah sepi dari sasaran unjuk rasa berbagai elemen masyarakat yang merasa tak puas atas kebijakannya. Mereka juga menuntut Ahok mundur dari jabatannya. (Baca juga: Edan, DPRD DKI Tetap Gulirkan HMP Atas Ahok)
Sejumlah ormas yang sering berunjuk rasa menyerang Ahok dengan melontarkan isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Mereka menilai Ahok yang orang China dan nonmuslim tak layak memimpin Jakarta.
Para pengunjuk rasa lupa, Ahok adalah pilihan mayoritas warga DKI Jakarta. Pada pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat tahun 2012 duet Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Ketika itu Jokowi-Ahok diusung oleh PDI-P dan Gerindra. Jokowi adalah kader PDI-P, sedangkan Ahok kader Gerindra.
Ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI, Ahok kemudian secara otomatis naik kelas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan Ahok adalah gubernur kedua yang dilantik di Istana Negara. Ia dilantik Presiden Jokowi pada Rabu, 19 November 2014. Sedangkan gubernur pertama yang dilantik di Istana Negara adalah Ali Sadikin. Ali Sadikin dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada Kamis Kamis, 28 April 1966.
Pemberani
Ahok seorang pemberani. Ketika ia melihat hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya, ia langsung bereaksi. Salah satu contohnya, ketika Gerindra yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) mendukung pilkada tak langsung, Ahok langsung protes dan keluar dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut tahun 2014.
Saat ini Ahok tak menjadi kader partai manapun. Meskipun demikian ia pede menjalankan roda pemerintahan. Tanpa kenal takut ia membongkar kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. Ia ingin menciptakan pemerintahan yang bebas dari KKN.
Manuvernya itu tentu saja membuat pihak-pihak tertentu tak senang. Bahkan sejumlah anggota DPRD DKI berencana memakzulkan atau melengserkan dirinya. Namun, Ahok tak peduli. Ia berkeyakinan upayanya memberantas KKN didukung rakyat. (Arif RH)
