Jakarta, Obsessionnews – Partai Golkar resmi keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Keluarnya Golkar dari KMP yang mendukung duet Prabowo Subianto – Hatta rajasa pada Pilpres 2014 tersebut diputuskan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar di Bali Nusa Dua Covention Center, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, 14-17 Mei 2016.
Bergabungnya partai politik (parpol) warisan Orde Baru yang kini dipimpin Setya Novanto dalam pemerintahan Jokowi itu, serta merta menciptakan kegerahan di kalangan parpol pendukung lain. Pasalnya, spekulasi politik mulai marak bahwa masuknya Golkar itu akan dibayar dengan kursi kabinet. Ketidakjelasan kapan reshuffle jilid dua akan dilakukan oleh Jokowi, semakin menambah kuatnya spekulasi tersebut, dengan argumentasi pengunduran pengumuman kocok ulang kabinet adalah menunggu selesainya Munaslub Golkar.
Terlepas dari validitas spekulasi politik tersebut, kemungkinan masuknya personel Golkar dalam Kabinet Kerja cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi ketimbang masuknya personel yang konon dari PAN.
Kendati demikian, kata pengamat politik Muhammad AS Hikam, Jokowi perlu mempertimbangkan lebih mendalam untung rugi dari kocok ulang yang membawa masuk Golkar dalam kabinetnya. Secara politik makro, memasukkan personel Golkar tentu bisa menjadi pengikat politik yang lebih riil terhadap Golkar untuk mendukung Jokowi.
“Dengan adanya tambahan dari Golkar dalam kabinet, maka dukungan politik thd Istana menjadi lebih inklusif,” tulis Wakil Rektor President University, Bekasi, Jawa Barat, ini di akun Facebooknya, Kamis (19/2016).
Tetapi, lanjutnya, hal itu juga berarti akan menciptakan reaksi negatif dari parpol yang selama ini menjadi pendukung Jokowi sejak masa pencapresan.
Menurut Hikam, sejatinya dalam susunan kabinet saat ini personel Golkar sudah terwakili, bahkan sangat strategis, seperti keberadaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Menambah lagi personel kabinet dari Golkar tampaknya tidak terlalu signifikan dibanding dengan rekasi parpol pendukung. Ini belum dihitung reaksi dari PDI-P, kendati sampai saat ini belum bersuara mengenai prospek masuknya Golkar dlm kabinet pasca-Munaslub Bali.
Eks Menteri Riset dan Teknologi ini mengungkapkan, dalam politik masalah trade off atau saling memberi dan menerima, adalah hal yang wajar. Dukungan Golkar terhadap Jokowi tentu tak akan gratis, namun tidak hanya soal posisi kabinet saja. Jokowi sudah tentu mempertimbangkan apakah memasukkan Golkar dalam kabinet akan meningkatkan soliditas, sinergi, dan kinerja tim, atau malah menjadi kerugian politik (political liability) dalam jangka jangka panjang. “Mungkin Golkar perlu diminta menunggu sampai Pilpres 2019. Jika ia konsisten berada dalam barisan pendukung Jokowi, maka dalam kabinet yang akan datang bisa menjadi bagian. Bukan pada lima tahun pertama yang kini tinggal tiga setengah tahun ini.
“Kalaupun reshuffle tetap akan diagendakan, yang menjadi fokus bukan soal pembagian jatah kepada parpol tetapi kepada masalah kinerja para menteri yg selama ini mendapat nilai merah, baik dari Pemerintah sendiri maupun dari rakyat,” tulisnya. (arh, @arif_rhakim)
Baca Juga:
Golkar Targetkan Raih 20% Suara di Pemilu 2019
Golkar Kendaraan Jokowi di Pilpres 2019?
Didukung Golkar Pemerintahan Jokowi Semakin Solid
Golkar Ditantang Juara Pilkada, Pileg dan Pilpres
Didukung Golkar Pemerintahan Jokowi Semakin Solid
Ormas Tommy Soeharto Kecewa Akom Tidak Bertarung Sampai Akhir
