Jakarta, Obsessionnews.com – Hubungan PAN dengan pemerintah diisukan tidak baik. Menyusul adanya perbedaan pandangan politik. Misalnya
pembahasan lima isu krusial dalam Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu). PAN awalnya menolak, namun belakangan sepakat dengan pemerintah.
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan membantah kabar miring tersebut. Ia menyebut hubungan PAN dengan pemerintah baik-baik saja. Untuk memastikan itu ia mengaku sudah menghubungi Sekjen PDI-P Hasto Kristianto dan Puan Maharani.
“Aman-aman saja, kemarin saya teleponan dengan Pak Hasto dengan Mbak Puan, lancar lancara saja, baik baik,” kata Zulkifli, Minggu (16/7/2017).
Zulkifli juga membantah perubahan sikap PAN soal RUU Pemilu tidak lain karena ucapan Hasto yang meminta PAN keluar dari koalisi, bila tidak sejalan dengan pemerintah. Zulkifli akhirnya menghendaki agar pembahasan RUU Pemilu tidak berakhir dengan voting.
Ketua MPR ini menyerahkan apapun hasil yang disepakati terhadap lima isu krusial tersebut. Termasuk kalau besaran ambang batas pengajuan calon presiden tetap 20-25 persen sebagaimana yang dikehendaki pemerintah. “Terserah berapa saja yang penting musyawarah,” katanya.
Pernyataan Zulkifli itu berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh Fraksi PAN pada rapat kerja pansus RUU Pemilu dengan pemerintah, Kamis (13/7). PAN masih tetap menghendaki sistem Pemilu terbuka, metode kuota hare, jumlah kursi Dapil 3-10 dan terbuka dengan presidential threshold 10-15 persen.
“Apabila pansus belum mencapai sepakat maka PAN setuju untuk membawa paket melalui voting di paripurna,” ujar Anggota Pansus dari Fraksi PAN Totok Daryanto, Kamis.
Sikap Fraksi PAN sama dengan anggota koalisi pemerintah lainnya, yaitu PKB. Dua fraksi ini juga senada dengan sikap tiga fraksi di luar koalisi partai pendukung pemerintah lainnya yakni Partai Demokrat, Gerindra dan PKS juga kompak tidak memilih paket dalam Pansus dan meminta agar paket dibawa ke paripurna DPR. (Albar)
