Oleh: Arie Mufti, Independent Strategic Business Consultant
Dalam hidup kita mempelajari makna dari berjuta simbol dan kata, kita memberikan ‘Nilai’ tertentu bahkan kadang terlibat secara emosional dengan nilai makna itu. Ketika memaknai kata kita ikut berjuang dan membelanya habis habisan, terutama saat kita yakini kuatnya makna itu menghujam didada kita. Fenomena ini di kaji dalam Semiotika, yang mempelajari bagaimana makna itu terbentuk, diproses lahirkan melalui ikhtiar komunikasi yang bermakna.
Pelantikan Gubernur baru Jakarta kemarin mentransmisikan beragam simbol dan kata yang setelah dilepas ke udara lanjut menukik memasuki proses yang dinamis ditengah tengah percakapan warga. Kata pertama yang melesat adalah Virtual Reality, sebuah diksi teknologi yang disadari semula memiliki jangkauan ‘terbatas’ dan beredar hanya di kalangan peminat teknologi, yaitu mereka para early adopters dan millennials.
Disampaikannya suata ‘keanehan yang baru’ dilakukan, semata karena Intertextual casual association antara kata ‘Virtual Reality’ dengan kata ‘inovasi’ melesatkan makna ‘Kebaruan yang Canggih’ lalu tersemat pada Gubernur dan Wakilnya yang baru dilantik. Hal baru pun ditampilkan dengan cerita yang utuh memantik pertanyaan, membuka dialog, dan membangun jembatan sosial.
Demikian maka kisah Kolaborasi dan upaya kreatif ‘Virtual Reality’ di maknai bahwa teknologi tak lain adalah terobosan pelayanan publik baru, sebuah atribusi yang erat dengan identitas dan ciri pembeda kedua figur utama di hari pelantikan itu.
Sementara kini yang belakangan lebih mengemuka adalah pidato Gubernur Anies Baswedan yang sesungguhnya memuat banyak ide dan pemikiran bernas, salah satunya adalah upaya reaktualisasi Pancasila, hal menjadi topik kebangsaan yang disampaikan Pak Gubernur Jakarta tak terbatas untuk warga Jakarta, namun seluruh Bangsa Indonesia. Simbol berupa ragam pribahasa lokal juga diksi khas kedaerahan tersebar, mempertegas ide Jakarta sebagai melting pot, dan Peran Gubernur Jakarta yang baru yang telah diterima sebagai seorang figur bangsa.
Adapun diksi Pribumi ditengah dialektika publik pasca pilkada yang amat dinamis di perkirakan akan memantik kontroversi. Namun dalam wilayah komunikasi strategis, kontroversi pun merupakan ‘energi’ yang membuka diskusi dan berpotensi menuju proses pemaknaan baru. Sesungguhnya dialog, debat, pun diskusi adalah proses sinkronisasi, peristiwa ‘social adjustment’ yang amat penting.
Makna Pribumi kita pahami terserak di sejarah bangsa ini, ragam dan fungsi kata yang menempatkan ikhtiar idealisasi makna itu semakin relevan di tengah konteks Jakarta yang sedang membangun lagi elemen perekatnya.
Jika Penjajah Belanda memaknai kata pribumi sebagai upaya kendali rasial, maka kepribumian versi Soekarno adalah niat baik mempersatukan bangsa yang menolak rasisme penjajah itu. Sementara Soeharto kembali menempatkan dikotomi pri dan non pri demi membangun stabilitas politik penunjang kekuasaannya. Di era reformasi upaya membangun demokrasi dan liberalisasi melahirkan kenyataan baru yang belum menyelesaikan problem kesenjangan dan problem sosial lainnya.
Pemaknaan kata Pribumi pasca Pidato Gubernur bisa jadi berujung pada kesepakatan baru bahwa kebangsaan ini dibangun atas realitas perbedaan etnisitas, sejarah, dan keadilan sosial penting menjadi platform persatuan diantara realitas keragaman itu. Dan upaya memperjuangkan keadilan sosial menjadi pembeda antara pribumi dan kolonial dalam sejarah bangsa, refleksi sejarah yang relevan menjawab problem kesenjangan sekarang.
Selanjutnya mari kita simak bersama, setelah dilantik Gubernur Anies akan menerima serangkaian wawancara yang eksklusif, yang akan menguak pemikiran beliau dalam memaknai Pancasila dan kontekstualisasi kata ‘Pribumi’ yang mungkin saja baru, bernas dan seperti biasa mendidik bangsa ini.
17 Oktober 2017. Pendapat pribadi.
