Jakarta, Obsessionnews.com – Pasca munculnya kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saat ini muncul dikotomi tentang kelompok-kelompok Islam. Mereka yang keras menuntut penegakan hukum terhadap Ahok dicap sebagai kelompok Islam radikal, fundamental atau konservatif.
Meski istilah Islam semacam itu bukan sesuatu yang baru, namun paling tidak dengan adanya kasus Ahok suara-suara yang anti terhadap mereka semakin terdengar di ruang publik. Kasus Ahok juga dianggap berhasil menggambarkan siapa kelompok atau organisasi yang pro dan kontra dengan Islam.
Situasi seperti sekarang ini sangat dirasakan oleh sejumlah tokoh Islam, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) Din Syamsuddin. Ia melihat di saat umat Islam Indonesia bersatu menuntut keadilan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, justru umat Islam malah mendapat ketidakadilan.
Ketidakadilan bukan hanya menyangkut persoalan penegakan hukum atas penistaan agama, tapi umat Islam, kata dia, sudah sejak lama merasakan ketidakadilan dalam hal ekonomi, politik dan sosial. Padahal umat Islam dan organisasi masyarakat (ormas) Islam memiliki peran penting dalam upaya kemerdekaan Indonesia dan mengisi kemerdekaan.
“Harus kami katakan umat Islam merasakan ketidakadilan khususnya bidang ekonomi,” kata Din Syamsudin, Rabu (18/1/2017).
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini merasakan di era sekarang sangat sulit membangkitkan perekonomian umat muslim, meski Islam memiliki banyak ormas. Hal ini berbeda dengan masa lampau, di mana umat Islam memiliki kekuatan ekonomi melalui sentra-sentra perekonomian dan perdagangan di daerah.
Ia menyatakan, situasinya saat ini terbalik, kekuatan ekonomi umat Islam di daerah banyak tersingkirkan. Din menilai, pemerintah saat ini lebih berpihak pada kekuatan ekonomi di luar umat Islam. Bahkan, pemerintah memberikan keistimewaan kepada kekuatan ekonomi tersebut.
“Saya tahu persis, di organisasi yang pernah saya pimpin, membangkitkan ekonomi umat itu usaha yang sulit, sementara negara tidak memberikan keberpihakan tapi justru memberi kekuatan pada ekonomi yang besar,” katanya.
Celakanya kata dia, kekuatan ekonomi yang didukung oleh negara ini sekarang sudah menguasai sendi-sendi politik dalam berbangsa dan negara. Keberadaan mereka bahkan telah berhasil memojokkan dan mendiskreditkan umat Islam. Islam yang awalnya menjadi korban justru malah tertuduh dan disalahkan.
“Ketika kekuatan ekonomi nasional berada di pihak lain yang bahkan sebagian melakukan upaya memojokkan, mendiskreditkan dan meminggirkan umat Islam ini berbahaya bagi ketahanan nasional. Kami berpendapat tindakan, langkah seperti itu antikemajuan. Apalagi jika ada ujaran-ujaran kebencian itu verbal violence atau kekerasan verbal yang menjadikan umat Islam sebagai tertuduh,” katanya.
Din mengingatkan bahwa umat Islam dan ormas Islam telah memberikan sumbangsih besar atas kemerdekaan Indonesia dari para penjajah. Karena itu pemerintah memandang umat Islam yang diwakili oleh ormas Islam sebagai kekuatan strategis dalam membangun dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.
“Posisi pemikiran dari Wantim MUI adalah agar semua pihak termasuk pemerintah memandang umat Islam yang diwakili ormas-ormas Islam sebagai kekuatan strategis untuk membangun bangsa ke depan,” ucapnya.
“Jelas sekali peran kesejarahan umat Islam yang tidak bisa diingkari dalam menegakkan kemerdekaan dan peran ormas-ormas dalam membangun bangsa lewat gerakan kultural di bidang pendidikan, kesehatan sosial dan ekonomi,” sambungnya.
Selanjutnya, Din menyatakan untuk menyikapi banyaknya persoalan yang dihadapi umat Islam, ia bersama MUI berencana bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia berharap upaya-upaya yang ingin sengaja menyudutkan umat Islam segara diakhiri. (Albar)
