Jakarta, Obsessionnews - Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa yang akan menangani megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung antara Japang atau Tiongkok. Presiden memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengkaji lagi sebelum mengambil keputusan akhir. Beberapa syarat yang dikemukakan Jokowi. Bila Jepang atau Tiongkok yang mau menang harus terlebih dahulu memenuhi syarat ini. Pertama, Jokowi memutuskan bahwa proyek kereta cepat tak akan menggunakan APBN dan diserahkan secara business to business (b to b) kepada Badan Usaha Milik Negara. "Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, business (to business)," ujar Jokowi usai blusukan di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, Kamis (3/9/2015). Kedua, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa pemerintah memilih proyek kereta cepat itu yang tidak perlu ada jaminan dari pemerintah. Ia setuju pembangunan kereta cepat diperlukan untuk pengembangan perkeretaapian di Indonesia asalkan tidak menggunakan uang negara. "Jadi garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN, lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau Kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," kata Jokowi. Ketiga, Jokowi inginkan local content yang lebih besar. Meski syarat itu lebih menguntungkan Tiongkok, namun siapa pemenang proyek kereta cepat Jepang atau Tiongkok belum diputuskan. Dalam waktu dekat, Menteri BUMN Rini Soemarno akan menyampaikan kepada media. "Hanya pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu, dihitung lagi, karena itu nantinya yang menyampaikan Menko atau menteri BUMN. Itu teknis detilnya," ungkapnya. (Has)