Jakarta, Obsessionnews - Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Maritim dan Sumber Daya menerima kesediaan Komisi VII DPR RI yang akan memfasilitasi debat terbuka dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pembangunan ladang gas Blok Masela, Maluku. "Kita siap debat, siap dikonfrontir dan debat depan publik dengan Menteri ESDM dan staf-stafnya. Malah itu bagus biar publik tahu semua," ujar Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Energi Kemenko Maritim, Abdulrachim di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat siang (11/3/2016). Pada Jumat siang tadi, salah seorang Tenaga Ahli Kemenko Maritim Bidang Energi Haposan Napitupulu telah menghadap Komisi VII DPR untuk menjelaskan persoalan Blok Masela. Di mana Kemenko Maritim menginginkan pembangunan di darat atau secara on shore karena berdasarkan pengalaman dan perhitungan pembangunan 16 Kilang LNG di Indonesia yang semuanya di darat lebih efisien dan ekonomis dibanding off shore atau pembangunan di laut. Sebelumnya, anggota Komisi VII Ramson siagian menilai bahwa perseteruan dua lembaga kementerian itu di hadapan publik dan media terkait Blok Masela tidak pantas dilakukan. Karena itu, dia meminta agar dua menteri ini bersama staf khusus masing-masing melakukan debat terbuka di hadapan komisi energi. Ada Permainan Secara terpisah, Koordinator Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) Binsar Effendi Hutabarat, sangat mendukung kesiapan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk debat terbuka dengan Menteri ESDM Sudirman Said. Seperti diberitakan pada 8 Maret lalu, Komisi VII DPR RI menantang Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk melakukan debat terbuka di hadapan parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menilai debat kedua menteri di hadapan publik dan media massa terkait hal tersebut justru merupakan perilaku yang tidak pantas. Sekalipun Indonesia adalah negara demokratis, lanjutnya, tapi Menteri ESDM berdebat Menko Kemaritiman di publik kurang elok. Maka itu Komisi VII undang dua-duanya dengan staf khusus untuk debat dari segi ekonomi politik. “Benar pendapat Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian yang menilai debat kedua menteri di hadapan publik dan media massa terkait Blok Masela justru merupakan perilaku yang tidak pantas. Tapi yang pasti jika negara harus hadir, maka penuhilah asprasi rakyat Maluku yang mengharapkan pengembangan kilang Lapangan Abadi Blok Masela di Laut Arufuru menggunakan skema pipanisasi di darat (on shore) sesuai dengan pendapat Menko Bang Rizal,” tutur Binsar. Tapi Menteri ESDM bungkam soal tantangan Komisi VII DPR untuk melakukan debat terbuka dengan Menko Kemaritiman terkait perbedaan pendapat antara keduanya mengenai pengembangan kilang di Blok Masela, Maluku. Dan Sudirman Said tidak akan bicara Blok Masela karena arahan Presiden Jokowi sudah jelas. Sehingga Menteri ESDM tinggal tunggu keputusan presiden, dan tidak akan bicara mengenai Masela. "Padahal publik sudah tahu jika Kementerian ESDM tidak pernah sekalipun berkoordinasi dengan pihak Kemenko Kemaritiman yang dipimpin Rizal Ramli. Menteri ESDM, Sudirman Said, pun tidak pernah mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman," tambahnya. Adapun ngototnya Menteri ESDM Sudirman Said termasuk Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi yang cenderung menilai lebih baik menggunakan skema LNG terapung atau off shore di Blok Masela, Binsar menduga, ada kepentingan kelompok tertentu bermain disitu. Padahal Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 jelas mengamanatkan untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Buat apa efisien jika rakyat Maluku tidak sejahtera. Menurut Binsar, skema kilang darat akan lebih bagus untuk Blok Masela karena semahal-mahalnya pembangunan kilang darat, masih berpotensi untuk menimbulkan multiplier efek. "Dimana daerah Maluku diharapkan bisa tumbuh. Seperi Bontang itu tumbuh karena ada gas disitu. Jadi yang harus diperhatikan oleh Pemerintah bukan hanya costnya, melainkan menumbuhkan daerah dimana gas itu ada. Ini jika negara ingin hadir, tentunya aspirasi mereka diperhatikan,” ungkapnya. Bagaimanapun, tegas dia, kilang di darat lebih banyak manfaatnya dibandingkan kilang terapung. “Nah, ini Pemerintah juga harus melihat bahwa gas alam ini tidak cuma buat bahan bakar. Tapi menumbuhkan lapangan kerja di daerah sekitar gas itu dibangun, hal ini juga yang diminta rakyat Maluku. Jangan sampai membuat marah, malah menjadi kegaduhan baru yang berkepanjangan seperti kasus Blok Mahakam terdahulu,” paparnya. (Red)