Jakarta, Obsessionnews.com – Persaingan jelang Pilkada DKI makin sengit. Dua kandidat gubernur, Sandiaga Uno dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saling serang dengan menantang satu sama lain.
Kali ini, Sandiaga Uno menantang Ahok terkait dengan pembuktian harta terbalik bagi Cagub yang akan maju di Pilkada DKI 2017. Ia mengatakan jika ide pembuktian harta terbalik bagi Cagub DKI adalah ide yang bagus.
“Ayo buka-bukaan habis-habisan. Saya siap untuk transparan mengenai harta yang saya miliki,” tegas Sandiaga, Selasa (13/9/2016).
Sandiaga mengaku siap memberikan bukti pajaknya selama sepuluh tahun terakhir. Ia pun menantang Ahok untuk melakukan hal yang sama.
Selain soal pembuktian harta terbalik, Sandiaga juga menantang Ahok untuk membeberkan asal dana kampanye yang digunakannya selama ini. Sandiaga menegaskan dirinya juga akan membuka dana kampanyenya sendiri, termasuk sumber dana yang digunakan selama ini.
Menurutnya, akan ada audit internal yang dilakukan sebelum hasilnya diumumkan untuk dapat dinilai oleh masyarakat.
“Akhir September atau awal Oktober nanti akan saya sampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) dan dana kampanye,” kata Sandiaga.
Menanggapi tantangan Sandiaga, Ahok mengatakan bahwa pembuktian harta terbalik hanya dapat dilakukan jika DPR RI menyetujuinya. Cara tersebut, menurutnya, untuk meratakan lapangan tanding pasangan calon dalam pemilihan umum.
“Tergantung DPR, saya sudah serukan itu sejak saya anggota Komisi II DPR RI. Saya katakan, Undang-undang Pilkada harus memasukkan pasal itu. Itu adalah hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi,” kata Ahok di Pasar Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016).
Ahok mengungkapkan, konsep ini akan menarik harta seorang pejabat negara jika mereka tidak bisa membuktikannya. Nantinya harta tersebut akan dimasukan ke dalam kas negara. (Fath)
PAK AHOK menantang pembuktian harta terbalik semua pihak yang hendak berlaga di Pilgub DKI 2017, Hebat!
Pembuktian harta terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Ratifikasi PBB Melawan Korupsi.
Langkah ini paling progresif dan lebih maju ketimbang kewajiban untuk mengirim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang umumnya lalai dibuat oleh mayoritas anggota DPRRI dan DPRD.
Bahkan Jenderal POLRI pak Tito sendiri telah menginstruksikan semua petinggi kepolisian untuk membuat dan mengirim laporan tersebut. Pelaksanaannya kurang jelas.
Konon pak AHOK telah mengirim laporan LHKPN tersebut secara berkala kepada KPK. Dan disertai pelaporan pembayaran PAJAK tahunan. Siapa di antara penyelenggara Negara kita mampu menyaingi AHOK?
AHOK atau Basuki Tjahaya Purnama disingkat BTP artinya:
B = Bersih, Berani, Brilyan
T = Transparan, Tegas, Tuntas
P = Profesional, Piawai, Pemberantas (korupsi)
Semoga Pak AHOK sekarang juga bersedia sebagai Penyelenggara Negara Nomor Satu dan Calon Gubernur DKI bersedia membuat dan mengirim Laporan Pembuktian Harta Terbalik untuk disahkan oleh KPK.
Semoga langkah heroic Pak AHOK ini bisa diteladani oleh penyaingnya yang mendambakan menjadi Gubernur DKI Jakarta!