Jakarta, Obsessionnews.com – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 247 miliar dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Pengajuan disampaikan pada saat rapat kerja dengan Komisi VI, Senin (4/9/2017).
Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, anggaran sebesar itu akan digunakan untuk menunjang program dukungan sebesar Rp 186 miliar, dan Rp 61 miliar untuk pembinaan BUMN. Targetnya pada 2018 BUMN memiliki laba sebesar Rp 250 triliun.
Pada 2018 ada sejumlah sasaran yang ingin dicapai kementerian pada rencana kerja dan anggaran BUMN di tahun depan. Sasaran tersebut antara lain capaian aset BUMN antara Rp 7.000 triliun-Rp 7.500 triliun dan laba perusahaan plat merah sekitar Rp 200 triliun-Rp 250 triliun.
“Capex Rp 550 triliun-Rp 700 triliun. Dan untuk kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara Rp 40 triliun-Rp 43 triliun, pajak Rp 200 triliun-Rp 275 triliun. Kemudian skor dan akuntabilitas kinerja 80-85 poin dan serapan anggaran 90 persen-95 persen dan opini BPK WTP,” ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Imam menjelaskan, program dukungan sebagaian besar dilokasikan di unit Seketariat Kementerian BUMN yang terdiri dari gaji dan tunjangan Rp 45 miliar, program dukungan Rp 52 miliar yang ditujukan untuk renovasi gedung dan layanan perkantoran Rp 38 miliar.
Sedangkan untuk program pembinaan BUMN teralokasikan untuk kegiatan kedepututian industri agro dan farmasi Rp 5,08 miliar, untuk kedeputian energi sebesar Rp 5,18 miliar, kedeputian strategis Rp 5,05 miliar. Kemudian kedeputian jasa kontruksi Rp 7,39 miliar, kedeputian jasa keuangan Rp 5,15 miliar, kedeputian restrukturisasi Rp 4,75 miliar dan dan kedeputian infrastruktur bisnis Rp 28,27 miliar.
Imam mengungkapkan, sebagai perbandingan anggaran dari 2017 untuk Seketariat Kementerian BUMN naik 29 persen dari APBNP 2017 dan untuk kedeputian industri agro dan farmasi naik 5,57 persen, untuk kedeputian energi turun dari anggaran APBNP 2017 menjadi 91 persen.
Sementara untuk kedeputian industri strategis turun menjadi 67 persen, kedeputian jasa kontruksi naik 20 persen, kedeputian jasa keuangan turun 20 persen, kedeputian restruktuisasi turun signifikan menjadi 33 persen dari APBNP 2017 dan kedeputian infrastruktur bisnis naik 19 persen.
Untuk alokasi atau komposisi anggaran dari 2016 sampai 2018 di mana untuk gaji dan tunjangan pegawai Rp 45 miliar atau 18 persen komposisinya. Kemudian layanan perkantoran Rp 38 miliar atau 15 persen, pemeliharan gedung 21 persen dengan nilai Rp 51 miliar untuk prgoram dukungan 21 persen dengan nilai Rp52 miliar dan program pembinaan BUMN 25 persen atau Rp61 miliar.
“Apabila dilihat komposisi anggaran perprogram di 2018 untuk pembinaan BUMNtotal Rp 60,8 miliar atau Rp 61 miliar,” jelasnya.
Adapun rinciannya Rp 5,4 miliar untuk program dukungan proyek prioritas nasional, untuk peningkatan kinerja BUMN Rp 29,5 miliar dan sinkronikasi kebijakan BUMN sekitar Rp 25,9 miliar. Untuk program dukungan dijalankan untuk kegiatan gaji dan tunjangan Rp 45 miliarr, renovasi gedung Rp 51 miliar, untuk layanan perkantoran Rp 38 miliar dan untuk program dukungan management totalnya Rp 52 miliar. (Albar)
