Uang Rupiah Tak Tampilkan Palu dan Arit, Tapi Efek Logo BI yang Dipotong

Jakarta, Obsessionnews.com –Indonesia pernah diramaikan dengan uang pecahan Rp 100.000 yang menunjukkan simbol palu arit. Dan hari ini Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo, menegaskan kembali bahwa uang rupiah tidak memuat simbol terlarang .

Hal ini disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Selasa (10/1/2016). Agus mengatakan, gambar yang dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai simbol palu dan arit merupakan logo BI yang dipotong secara diagonal, sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan.

“Gambar tersebut merupakan gambar saling isi (rectoverso), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang Rupiah. Unsur pengaman dalam uang Rupiah bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan,” ungkapnya, Selasa (10/1).

Sementara itu Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, menjelaskan,  gambar rectoverso dicetak dengan teknik khusus sehingga menjadi terpecah dua bagian, di sisi depan dan belakang lembar uang, dan hanya dapat dilihat utuh bila diterawang.

Rectoverso digunakan sebagai salah satu unsur pengaman uang di seluruh dunia. Rectoverso  sendiri sulit dibuat sehingga memerlukan alat cetak khusus. Di Indonesia, rectoverso telah digunakan sejak 1990-an, dan pada tahun 2000 ditampilkan logo BI sebagai rectoverso uang Rupiah.

Agus menegaskan pula bahwa Rupiah merupakan salah satu lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, uang Rupiah ditandatangani bersama oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

“BI mengingatkan kembali kepada masyarakat agar senantiasa menghormati dan memperlakukan uang Rupiah dengan baik,” tutupnya. (Aprilia Rahapit)

 

Penyederhanaan Mata Uang Diperlukan Waktu Lama

Jakarta, Obsessionnews.com – Hari ini, Senin (19/12/2016) 11 pecahan uang Rupiah Tahun (TE) 2016 mulai diberlakukan dan diedarkan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo meminta dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera merealisasikan program redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan tiga nol di belakang.

“Kami juga ingin mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, mohon mendukung proses penyelesaian RUU Redenominasi Uang. Dengan adanya uang redenominasi, maka akan dilakukan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah sehingga lebih efisien,” kata Agus dalam acara peresmian, pengeluaran dan peluncuran uang rupiah tahun emisi 2016 di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Penyederhanaan mata uang ini, lanjut  Agus, tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

“Ini bukan sanering. Ada masa transisi 8 tahun, saat redenominasi berlaku. Kami akan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dengan RUU redenominasi,” pungkasnya.

Hingga kini, redominasi tersebut masih dalam proses persetujuan oleh DPR, karena pelaksanaannya harus dipayungi hukum lewat Undang-Undang (UU).

Sementara itu Jokowi mengatakan implementasi program tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang.

“Ini memerlukan waktu yang tidak pendek. Mungkin 7 tahunan. Jadi memerlukan waktu yang masih panjang,” ujar Jokowi. (Aprilia Rahapit)

FOTO Agus Marto Usai Diperiksa KPK

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK Jakarta, Selasa (1/11/2016). Agus mengatakan tidak pernah menerima aliran uang saat menjabat sebagai Menteri Keuangan, karena meloloskan anggaran pengadaan KTP elektronik dalam proyek tahun jamak atau multi years seperti yang disangkakan oleh mantan anggota DPR Nazaruddin. (Foto: Edwin B/Obsessionnews) @theobald_b

 

agus-usai-diperiksa-kpk-002

 

agus-usai-diperiksa-kpk-003

 

agus-usai-diperiksa-kpk-004

 

KPK Periksa Agus Marto atas Kasus e-KTP

Jakarta, Obsessionnews.com – Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dua kali tak hadir. Agus akan diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Agus tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/11/2016), sekitar pukul 09.30 Wib dengan mengenakan kemeja batik lengan panjang. Tidak banyak yang disampaikan kepada wartawan. Usai pemeriksaan nanti Agus baru akan berbicara.

“Nanti saya kalau sudah keluar, saya ketemu sama anda ya. Oke? Oke makasih ya,” kata Agus.

KPK periksa Agus sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Irman yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebagai mantan Menteri Keuangan (Menkeu) 2010-2013, Agus akan dimintai keterangan seputar mekanisme anggaran dan pembahasan anggaran di Kemendagri terkait pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP) elektronik.

“Diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Menkeu ditanyai seputar anggaran dan mekanisme anggaran dan pembahasan anggaran dengan Kemendagri,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Selain Irman, KPK juga menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Adminstrasi Penduduk pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Keduanya diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan e-KTP, sehingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2 triliun. (Has)

FOTO Agus Martowardojo Penuhi Panggilan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Selasa (1/11/2016). Agus akan diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Sementara, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun. (Foto: Edwin B/Obsessionnews) @theobald_b

 

agus-marto-ke-kpk-2

 

agus-marto-ke-kpk-3

 

agus-marto-ke-kpk-4

 

agus-marto-ke-kpk-5

 

agus-marto-ke-kpk-6

 

agus-marto-ke-kpk-7

 

agus-marto-ke-kpk-8

BI Prediksikan di Tahun 2017, Nilai Tukar Rupiah Bisa di Bawah Rp13.000

Jakarta, Obsessionnews.com – Di tahun 2017 Bank Indonesia (BI) memprediksikan nilai tukar rupiah akan berada di rentang Rp 13.200 – Rp 13.500 per dolar Amerika Serikat (AS) .

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, nilai tersebut sifatnya hanya sementara meskipun ada dana banjir repatriasi atas program pengampunan pajak.

“Kalaupun ada uang masuk besar memang bisa membuat kurs rupiah sampai di bawah 13.000 per dolar AS. Tapi diyakini sifatnya sementara, karena masuknya uang bukan fundamental kita,” katanya di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Agus juga meramalkan di tahun 2017 catatan defisit transaksi berjalan lebih besar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara proyeksi lainnya alan bergerak dalam rentang 5,1 persen-5,5 persen dan pertumbuhan kredit 12 persen.

“Jadi berdasarkan kajian tersebut dan indikator ekonomi lain, kita meyakini kurs rupiah tahun depan di kisaran 13.200-13.500 per dolar AS. Rentang itu adalah cerminan dari fundamental ekonomi kita,” ujar Agus. (Aprilia Rahapit)