Kurang lebih dua tahun memimpin Kementerian Keuangan, ia telah memperlihatkan kinerja yang luar biasa dalam sektor pencapaian pemasukan pajak tahun 2016 per 31 Desember 2016 yang mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.355 triliun.
Di sisi lain, realisasi penerimaan dari bea masuk juga meningkat mencapai Rp 32,5 triliun, atau setara 97,59 persen dari target Rp 33,37 triliun di APBNP 2016. Sedangkan hasil dari bea keluar tembus Rp 2,942 triliun, atau sepadan dengan 119,18 persen dari target di APBNP 2016 yang dipatok sebesar Rp 2,46 triliun ditambah pemasukan dari cukai mencapai Rp 135,6 triliun atau 91,56 persen dari target sebesar Rp 148,1 triliun di APBNP 2016.
Semua capaian itu tidak lepas dari usahanya yang sungguh-sungguh dan tanpa kenal lelah. Selain itu pencapaian positif dari Sri Mulyani adalah mampu menyusun APBN yang kredibel.
Di bawah kepemimpinannya, Tax Amnesty di Indonesia juga menjadi yang tertinggi di dunia dibanding negara yang memberlakukan program yang sama. Dengan jumlah tebusan sebesar Rp 87 triliun per 29 September 2016 atau 0,65 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah yang tertinggi setelah Chili, yakni 0,62 persen dari PDB.
Selain itu, Ia juga merinci pencapaian kebijakan amnesti pajak di banyak negara, yang hasilnya tidak setinggi yang diperoleh Indonesia. Seperti, India dengan jumlah uang tebusan hanya 0,58 persen terhadap PDB, Italia 0,20 persen PDB, Afrika Selatan 0,17 persen PDB, Belgia 0,15 persen PDB, dan Spanyol 0,12 persen PDB.
Tidak hanya itu, program Amnesti Pajak ini juga berhasil membuat para wajib pajak menunaikan kewajibannya. Sekitar 68.422 wajib pajak yang selama ini belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), 210.170 wajib pajak yang belum melapor SPT dengan benar. Ada pula 7.899 wajib pajak yang terdaftar sebelum berlakunya program Amnesti Pajak tersebut, dan 11.920 wajib pajak yang benar-benar baru.
Terhitung sampai 29 September 2016 uang tebusan dari Program Amnesti Pajak tercatat menyentuh angka Rp 91,9 triliun berasal dari repatriasi Rp124 triliun, deklarasi luar negeri Rp848 triliun, dan deklarasi dalam negeri Rp 2.061 triliun, dengan total penyampaian harta berdasarkan SPH mencapai Rp 3.032 triliun.
Selain sukses meraih angka tertinggi di dunia pada Tax Amnesty, Sri Mulyani Indrawati juga mengklaim tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Penurunan angka ini terlihat dari indeks gini rasio Indonesia yang turun menjadi sekitar 0,39. Indeks gini rasio sendiri merupakan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah mampu dinikmati hingga ke masyarakat tingkat bawah.
Angka ini juga menggambarkan perbandingan kue ekonomi antara top 10 dengan bottom 10%. Tingkat kemiskinan Indonesia sendiri juga terlihat mengalami penurunan yang cukup stabil selama 10 tahun terakhir. Namun, sangat disayangkan bahwa akselerasi penurunan kemiskinan di Indonesia justru terlihat semakin landai. Hal ini menandakan kemampuan pemerintah mendesain ekonomi guna menurunkan kemiskinan belum berjalan optimal. Sebab seharusnya, untuk setiap 1% pertumbuhan ekonomi, maka harus menurunkan angka kemiskinan lebih cepat.
Wanita kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, ini juga menyampaikan Indonesia tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang saat ini dicapai. Sebab, dengan kerja tidak selalu mampu meningkatkan kesenjangan atau mengurangi kemiskinan yang terjadi. Ekonomi yang telah didesain dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif bisa saja growth tinggi tapi kemiskinan yang ada justru semakin timpang.
Sri Mulyani juga menilai, salah satu cara untuk bisa mengurangi angka kemiskinan dengan lebih besar adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab menurutnya, manusia adalah aset yang paling besar untuk sebuah negara. Untuk hal ini adalah kemajuan dan tingkat kemiskinan atau kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Selain sukses berkarier di bidangnya, Sri mulyani juga pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia oleh Emerging Markets di tahun 2006. Di tahun yang sama, ia juga disebut sebagai Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney. Satu tahun setelahnya, ia juga didaulat sebagai wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia. Tidak hanya sampai di situ, di tahun 2008, ia juga dinobatkan sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada tahun 2008 yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia. Majalah Forbes kembali mendaulat dirinya sebagai wanita paling berpengaruh ke-38 di dunia pada tahun 2014.
Sebelumnya, wanita berusia 55 tahun ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa jabatannya saat itu, cadangan valuta asing negara mencapai nilai tertinggi sebesar $50 miliar. Ia juga melakukan pengurangan utang negara hampir 30% dari Gross Domestic Product (GDP) dari 60%. Selain itu ia juga membuat penjualan utang negara ke institusi asing semakin mudah, mengubah struktur pegawai pemerintah di lingkup pemerintahannya dan menaikkan gaji petugas pajak untuk mengurangi sogokan di departemen keuangan.
Tidak cukup sampai di situ, di awal masa jabatannya, ia memberlakukan peraturan cukup tegas, yakni memecat seluruh petugas departemen keuangan yang melakuan korupsi. Alhasil, ia sukses mengurangi tingkat korupsi, serta memelopori reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia.
Di tahun 2010, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai satu dari tiga Direktur Pelaksana Bank Dunia dan kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 lalu.
Kecemerlangan prestasinya tersebut mengantarkan Sri dianugerahi gelar “Best Achiever in Economic 2017” dalam Obsession Awards 2017 yang diselenggarakan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/3). (Indah K)
