Jakarta,‎ Obsessionnews - Politisi Partai Golkar Muhammad Misbakhun menilai, tidak ada salahnya keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membangun kerjasama bisnis dengan pengusaha PT Freeport. Menurutnya, hal itu adalah persoalan pribadi, tidak ada hubungannya dengan jabatan JK. "Kalau pun mereka keluarga Pak JK, ya jangan dikait-kaitkan dengan Pak JK. Dan sebagai pebisnis, mereka berhak untuk menjalin kemitraan dengan siapa pun,”‎ kata Misbakhun melalui pesan singkatnya, Senin (21/12/2015). Pernyataan Misbakhun ini sekaligus menanggapi tudingan politisi PDI-P Masinton Pasaribu yang menyebut JK adalah sumber kegaduhan politik nasional akhir-akhir ini yang ingin mengunakan jabatanya untuk kepentingan bisnis pribadi. Hal itu terungkap, setelah ada pertemuan saudara ipar JK, Aksa Mahmud, dan keponakan JK, Erwin Aksa, ‎dengan bos Freeport McMoran, James R Moffett alias Jim Bob. Menurut Misbakhun, tidak ada salahnya keluarga JK yang berlatar belakang pengusaha melakukan pertemuan dengan pengusaha lain untuk menjalin mitra kerja. Pertemuan itu kata Misbakhun tidak bisa dikaitkan dengan jabatan JK. "Karena itu harus dipisahkan antara hubungan keluarga dengan bisnis. Harus profesional” ujar dia. Dalam sebuah kegiatan diskusi, Minggu (20/12/2015), Masinton meminta JK untuk mundur dari jabatanya. Alasanya, JK adalah penyebab utama dari kegaduhan politik nasional. Hal itu ditandai dengan adanya kasus yang menyeret tokoh-tokoh penting akhir-akhir ini. Anggota Komisi III ini menilai, ada kepentingan bisnis yang coba dimainkan oleh JK dengan mengunakan kekuasaannya. Sayangnya, kata dia, JK mengunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis pribadi, bukan untuk kepentingan nasional. ‎"Jangan mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. Itu yang harus ditagih ke JK," ujar Masinton di Cikini, Jakarta, Minggu (20/12/2015. Misalnya, Masinton menyebut saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal, JK justru menolaknya. Kemudian JK juga disebut telah melakukan intervensi atas pengusutan kasus korupsi di Pelindo II yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. JK pernah meminta Basreskim untuk menghentikan kasus ini. Tak hanya itu, Kalla juga dinilai berperan dalam pergantian Kepala Badan Reserse Polri Komjen Budi Waseso, yang saat itu tengah mengusut kasus di Pelindo. Akibat dari intervensi ini, Budi Gunawan di mutasi jabatanya, sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Masinton juga menyebut, JK ada dibalik isu per‎perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Hal itu ditandai dengan adanya  pertemuan salah satu anggota keluarga JK dengan petinggi Freeport. Menurut Masinton, JK diam-diam ingin mengambil keuntungan pribadi dari Freeport. "Titik kegaduhan itu ada di Wapres, yang berkaitan dengan aspek bisnis. Ingat, Soeharto itu jatuh ketika anak-anaknya menggunakan kekuasaan untuk berbisnis," jelasnya. (Albar)