Sempat Lolos, Eh Setnov Jadi Tersangka e-KTP Lagi

Sempat Lolos, Eh Setnov Jadi Tersangka e-KTP Lagi
Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov). (foto: Edwin/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka. dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Pengumuman penetapan Setnov sebagai tersangka itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dalam jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

“Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI,” kata Saut.

Sebelumnya, Setnov telah dinyatakan lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangi gugatan praperadilan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Awal penetapan Setnov sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi E-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017. Pada Jumat (29/9), status tersangka itu dibatalkan hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar. Banyak kejadian dan peristwa yang terjadi dalam kurun waktu dua bulan tersebut.

Berikut rangkumannya:

Senin, 17 Juli 2017 KPK umumkan penetapan Setnov sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan E-KTP. Pengadaan proyek itu terjadi pada kurun waktu 2011-2012, saat Setnov menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Ia diduga ikut mengatur agar anggaran proyek E-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui anggota DPR. Selain itu, Setnov diduga telah mengondisikan pemenang lelang dalam proyek E-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setnov diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Selasa, 18 Juli Setnov menggelar jumpa pers menanggapi penetapannya sebagai tersangka. Setnov mengaku akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Namun ia menolak mundur dari Ketua DPR atau pun Ketua Umum Partai Golkar.

Sabtu, 22 Juli Setnov hadir dalam satu acara dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Surabaya. Keduanya sama-sama hadir dalam sidang terbuka disertasi politisi Partai Golkar Adies Kadir di Universitas 17 Agustus 1945. Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meyakini kesempatan ini digunakan Setnov untuk melobi Hatta Ali untuk menenangkannya di praperadilan. Namun, Hatta menegaskan kehadirannya murni sebagai penguji. Golkar memecat Doli Kurnia atas tudingannya ini.

Senin, 4 September Setelah sebulan lebih berstatus tersangka, Setnov resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan terdaftar dalam nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel. Setnov meminta penetapan statusnya sebagai tersangka dibatalkan KPK.

Senin, 11 September KPK memanggil Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka.  Namun, Setnov tak hadir dengan alasan sakit. Sekjen Golkar Idrus Marham bersama tim kuasa hukum Setnov mengantarkan surat dari dokter ke KPK. Menurut Idrus, Setnov saat itu masih menjalani perawatan di RS Siloam, Semanggi, Jakarta. Hasil pemeriksaan medis, gula darah Setnov naik setelah melakukan olah raga pada Minggu (10/9/2017).

Selasa, 12 September Setnov mengirimkan surat ke KPK melalui Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Setnov meminta KPK menunda proses penyidikan terhadap dirinya sampai putusan praperadilan keluar. Surat itu sempat menuai protes karena dikirim menggunakan kop DPR. Namun, KPK menilai proses praperadilan adalah hal yang terpisah dari proses penyidikan. Oleh karena itu, KPK tetap akan menjadwalkan pemeriksaan Setnov sebagai tersangka.

Senin, 18 September KPK kembali memanggil Setnov untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun lagi-lagi Setnov tidak hadir karena sakit. Bahkan kali ini kondisi kesehatannya memburuk. Setnov harus menjalani kateterisasi jantung di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur.

Jumat, 22 September Hakim Cepi menolak eksepsi yang diajukan KPK dalam praperadilan Setnov. KPK menganggap keberatan Setnov soal status penyelidik dan penyidik KPK adalah keliru. Kepala Biro Hukum KPK Setiadi menilai, pengacara Setnov sebaiknya mempermasalahkan status penyelidik dan penyidik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan praperadilan.

Namun, Hakim Cepi tak sependapat dengan Setiadi. Menurut dia, status penyidik dan penyelidik KPK yang dipersoalkan pihak Setnov bukan merupakan sengketa kepegawaian tata usaha negara.

Senin, 25 September Partai Golkar menggelar rapat pleno yang menghasilkan keputusan agar Setnov non-aktif dari posisi Ketum. Internal Partai Golkar mulai bergejolak dengan kondisi Setnov yang berstatus tersangka KPK dan tengah sakit. Hasil kajian tim internal, elektabilitas Golkar terus merosot tajam. Golkar ingin segera ada pelaksana tugas ketua umum untuk menggantikan peran Setnov memimpin partai.

Rapat pleno lanjutan terkait penonaktifan Setnov rencananya digelar pada 27 September. Namun, atas permintaan Setnov, rapat pleno itu ditunda. Sampai putusan praperadilan Setnov diketok, rapat pleno belum juga terlaksana.

Selasa, 26 September DPR memperpanjang masa kerja panitia khusus hak angket terhadap KPK. Berdasarkan Undang-undang, Pansus melaporkan masa kerjanya ke rapat paripurna 60 hari setelah terbentuk. Namun dalam rapat paripurna, pansus justru meminta persetujuan agar masa kerjanya diperpanjang.

Pengesahan perpanjangan masa kerja pansus ini diwarnai aksi walkout dari Fraksi Gerindra, PKS dan PAN karena interupsi mereka tak digubris.

Di hari yang sama, sidang praperadilan Setnov kembali berjalan. Pihak Setnov mengajukan bukti tambahan berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK terhadap KPK pada tahun 2016. LHP itu terkait pengangkatan penyidik di KPK. Namun KPK keberatan dengan bukti itu karena didapatkan dari Pansus Angket terhadap KPK di DPR.

Rabu, 27 September Hakim Cepi menolak permintaan KPK untuk memutar rekaman di persidangan. Padahal, KPK yakin rekaman tersebut bisa menunjukkan bukti kuat mengenai keterlibatan Setnov dalam proyek E-KTP.

Di hari yang sama, Foto Setnov tengah terbaring di rumah sakit viral di jagad maya. Dalam foto tersebut, Setnov tengah tertidur dengan bantuan alat pernapasan serta infus. Ia tengah dijenguk oleh Endang Srikarti Handayani, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar. Kemunculan foto Setnov tersebut tak membuat kebanyakan netizen memperlihatkan empati. Para netizen justru menjadikan foto itu sebagai guyonan

Jumat, 29 September Setelah menjalani serangkaian sidang, Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan Setnov. Penetapan Setnov sebagai tersangka oleh KPK dianggap tidak sah alias batal. Hakim juga meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Setnov.

Hakim Cepi beralasan, penetapan tersangka Setnov tidak sah karena dilakukan di awal penyidikan, bukan di akhir penyidikan. Hakim juga mempermasalahkan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Setnov. Sebab, alat bukti itu sudah digunakan dalam penyidikan terhadap Irman dan Sugiharto, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis di pengadilan.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, putusan praperadilan tidak berkaitan dengan dinamika politik di internal partai. Apapun hasil praperadilan atas penetapan tersangka Setnov, Golkar akan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerjanya selama memimpin partai. Hal ini menyusul hasil Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar yang menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu mengalami penurunan elektabilitas karena status tersangka Setnov dalam kasus korupsi E-KTP.

Meskipun Setnov memenangi praperadilan, Golkar tetap harus mencari terobosan memperbaiki citra dan elektabilitasnya menjelang Pemilihan Umum 2019.

Dalam kasus ini, Setnov disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam penetapan tersangka sebelumnya, KPK menduga Setnov terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Setnov diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Setnov juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Setnov diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. (Poy)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.