Oleh: Ferdinand Hutahaean, Pimpinan Rumah Amanah Rakyat dan Wakil Sekjen Bela Tanah Air
Rasanya tak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan bangsa saat ini di tengah menuju 3 tahun Pemerintahan Jokowi sebagai presiden. Kondisi ekonomi, politik dan hukum rasanya berjalan seperti orang yang mabuk berat. Sempoyongan, terhuyung-huyung ke kiri ke kanan, sesekali terjerembab jatuh, bangkit lagi sempoyongan dan jatuh lagi.
Meski terus bergerak tapi entah kapan akan sampai di tujuan tidak ada yang tahu, karena tujuannya sendiri ke arah mana juga tidak jelas. Tujuannya hanya kata pulang ke rumah, meski rumahnya dimana sang mabuk pun tidak tahu jalannya. Hanya berjalan, bergerak sempoyongan tanpa arah, dan mungkin saja akan terjerembab di comberan pinggir jalan tanpa bisa bangkit lagi sampai pada akhirnya sang mabuk sadar, atau di tolong pihak lain.
Itulah analogi kondisi bangsa yang saat ini ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan saya tidak berlebihan menganalogikan kondisi ini.
Apakah analogi saya berlebihan? Mari kita bahas secara singkat terkait ekonomi, politik dan hukum. Tiga pilar utama tegak berdirinya sebuah negara.
Pertama, tentang ekonomi
Saya tidak akan menyuguhkan data-data dan bukti dalam tulisan ini, namun saya hanya menyampaikan beberapa pokok masalah yang sudah diketahui publik dari pemberitaan media-media kelas menengah dan kecil, karena media-media besar selalu menutupinya dengan berita tentang kodok, biawak, kambing dan gorila. Meski 2 hari terakhir akhirnya media mainstream tersebut tak kuasa menutupi fakta lapangan tentang ekonomi yang sempoyongan. Utang negara semakin menggunung dan naik drastis dalam 2,5 tahun Pemerintahan Jokowi, melampui total hutang 10 tahun Pemerintahan SBY atau 32 tahun Pemerintahan Soeharto. Namun utang tersebut entah apa dampaknya sekarang terhadap pertumbuhan ekonomi, karena ternyata pertumbuhan ekonomi turun 1 poin dari era SBY, yang berada di angka 6,49%, dan sekarang hanya berkisar 5,1%.
Pengakuan tak ikhlas dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan tentang melemahnya dan merosotnya daya beli masyarakat serta inflasi yang diumumkan BPS menunjukkan bahwa ekonomi rakyat menuju miskin. Semua bertahan hidup dengan mengencangkan ikat pinggang. Meski ditutupi kemerosotan itu dengan kalimat bahwa rakyat sudah pintar untuk tidak konsumtif. Ini kalimat tak bermutu dari seorang menteri. Tidak konsumtif adalah karena memang uang yang hendak dibelanjakan tidak ada.
Selain utang yang menggunung bahkan nyaris di luar kemampuan membayar kita, ternyata pemerintah tak kunjung siuman dari pingsan mimpi infrastrukturnya. Rakyat pun disasar untuk dipajaki, subsidi ditarik, kemudahan berbisnis sirna meski Sang Presiden pernah gagah bicara, izin investasi cukup 3 jam. Ah, Tuan Presiden terlalu mudah berbicara meski tidak mengerti harus apa dan bagaimana.
Solusi yang ditawarkan atas jalan kemiskinan dan krisis ini justru ingin meningkatkan pajak dari rakyat. Kenapa harus rakyat yang terus dikorbankan setelah subsidinya dicabut? Akan lebih baik jika Jokowi memangkas APBN terutama mengurangi biaya perjalanan dan proyek-proyek tak berguna atau tak memiliki dampak langsung ke masyarakat. Jangan bermimpi menggapai bulan jika kaki masih terbenam di dalam lumpur.
Kedua, tentang politik
Publik tentu melihat betapa ngototnya pemerintah yang dipimpin Jokowi untuk menetapkan syarat pencapresan sebesar 20-25% suara pemilu atau anggota DPR. Ini syarat yang diklaim akan membuat maju bangsa. Padahal Jokowi sendiri adalah presiden hasil pilpres dengan presidential threshold sebesar 20%. Faktanya bangsa ini tidak maju, malah merosot. Tampaknya ada alasan lain kenapa pemerintah sangat ngotot syarat tinggi seperti itu. Jokowi merasa bisa mengalahkan Prabowo yang hampir pasti menjadi kompetitor Jokowi 2019 namun tak yakin bisa mengalahkan calon alternatif lain yang muncul. Ada info beredar, katanya, penguasa sekarang takut berhadapan dengan calon presiden yang akan diusung Partai Demokrat atau SBY. Entah benar atau tidak, tapi tampaknya masuk akal.
Saya jadi teringat kondisi awal SBY hendak maju jadi presiden. SBY diganjal dengan syarat pencapresan atau presidential threshold 20%. Kala itu PDIP punya jago Megawati dan Golkar juga punya jago. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. SBY memenangkan pilpres atas dukungan sangat besar dari rakyat. Melihat kondisi saat ini, tampaknya sejarah sedang berulang. Calon dari Demokrat sedang diganjal dengan syarat pencapresan 20-25%.
Sebaiknya Pemerintah maupun Jokowi tidak perlu takut berkompetisi dengan capres manapun, ngotot mengganjal capres lain dengan syarat berat. Biarkan capres muncul karena rakyat butuh pilihan alternatif. Bukankah Jokowi diklaim sukses dan masih didukung rakyat, lantas kenapa takut berkompetisi? Ditambah lagi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan Pemilu Serentak harus menjadi landasan hukum bagi UU Pemilu.
Politik jangan dibuat semakin kacau di tengah ekonomi yang kacau. Biarkan demokrasi tumbuh tanpa rekayasa demi kekuasaan.
Ketiga, tentang hukum
Kasus E-KTP belakangan ini menjadi sangat panas. Kemarin, KPK memanggil 3 pentolan PDIP yang ketiganya sedang menjadi pejabat. Sebut saja Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketiganya politisi PDIP, partai yang sedang berkuasa, satu partai dengan Presiden Jokowi. Mereka diduga terlibat menerima dana korupsi E-KTP. Selain itu, Olly Dondokambey dan I Wayan Koster juga diduga terlibat dalam kasus korupsi Hambalang. Bahkan seperangkat furniture pernah disita dari rumah Olly yang diduga hasil korupsi.
“Parah”, hanya itu kata yang melintas. Padahal saat E-KTP dan Hambalang terjadi, PDIP adalah partai oposisi. Tapi posisinya sebagai oposisi ternyata tidak menjadikan mereka absen dari bagi-bagi APBN. KPK harus menuntaskan korupsi Hambalang dan E-KTP secara benar. Keterlibatan Setya Novanto Ketua Umum Golkar juga harus segera dituntaskan dan jangan hanya jadi mainan politik atau dilindungi oleh penguasa. Selain itu, kasus korupsi Sumber Waras, BLBI, dan kasus suap pajak yang pernah menyebut keterlibatan adik ipar Presiden Jokowi juga harus dituntaskan, supaya semua menjadi jernih dan tidak ada fitnah serta praduga di tengah masyarakat.
Namun melihat penegakan hukum yang terjadi, saya pesimistis dan sangat ragu bahwa semua akan berjalan tanpa intervensi. Nampaknya memang solusi dari semua ini sebaiknya Presiden Jokowi menyerah saja dan mengaku telah salah mengurus negara. Itu lebih baik supaya semua pihak bisa bersama-sama membangun bangsa secara benar. (*)
Jakarta, 5 Juli 2017
