‎Jakarta, Obsessionnews - Wacana pemerintah untuk mendatangkan rektor asing ke Indonesia mendapat tanggapan dari Anggota Komisi X DPR RI, Ridwan Hisjam. Menurutnya, kemungkinan itu bisa saja terjadi di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). "Di dalam era MEA, rektor asing bisa saja terjadi yang terpenting sesuai aturan atau UU yang ada di RI," kata Ridwan melalui pesan singkatnya, Rabu (8/6/2016). Ridwan menjelaskan, mendatangkan rektor asing untuk ditempatkan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ‎bisa dilakukan dengan proses lelang jabatan, mengingat jabatan rektor di PTN sederajat dengan eselon I. "Sedangkan di dalam UU, eselon I ini dapat diisi oleh swasta," tuturnya. Sebagian pihak menilai, wacana pemerintah mendatangkan rektor asing, sama saja merendahkan kualitas rektor dalam negeri. Namun, Ridwan justru menganggap wacana ini justru memicu adanya kompetisi yang sehat, rektor Indonesia juga tidak kalah baiknya. "SDM kita belum tentu kalah, karena ini ‎sifatnya kompetisi," tuturnya. Politisi Golkar ini menyebut, implikasi dari adanya rektor asing bisa dijadikan kolaborasi pertukaran keilmuan dalam bidang sains dan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas PTN di seluruh Indonesia. ‎"Implikasinya ya jelas, peningkatan kualitas PTN," tandasnya. Wacana merekrut orang asing menjadi rektor di PTN digulirkan untuk mengikuti negara lain, yang menerapkan kebijakan tersebut sehingga kampusnya berkelas dunia. China, Singapura dan Arab Saudi adalah salah satu contoh negara yang sudah memakai orang asing untuk menjadi rektor. Namun, Menteri‎ Riset Pendidikan dan Teknologi M Nasir mengaku tidak ada wacana kebijakan mengimpor rektor asing. Yang ada kata dia, program visiting professor asing untuk membantu meningkatkan reputasi PTN Indonesia di kelas dunia. Nasir mengatakan, pihaknya berencana mendatangkan 100 profesor asing dari berbagai negara, agar rektor Indonesia punya cara pandang yang sama dalam melihat rektor di luar negeri. Ia menginginkan PTN Indonesia berkualitas. "Kita sudah berkerjasama dengan Inggris, ‎Amerika, Jepang dan Swiss, Belanda dan Australia. Mereka akan mendatangkan profesor-profesor terbaiknya," kata Nasir. Nasir menambahkan, yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana mendatangkan mereka. Ia sadar untuk menggaji 100 orang profesor membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara anggaran Menristekdikti terbatas. (Albar)