Jakarta, Obsessionnews.com – Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga mendorong jajarannya aktif melakukan koordinasi dengan para kementerian/lembaga dan dinas dalam penyusunan program dan kegiatan kementerian. Menurutnya, kementerian harus terbuka dengan masukan dari berbagai lembaga lain.
“Kementerian tidak bisa lagi ekslusif tapi harus inklusif. Tidak bisa satu kementerian jalan sendiri namun hasilnya ingin maksimal,” kata Puspayoga dalam pidato pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM Tahun 2017, di Jakarta, Selasa (21/2/2017).
Puspayoga mengatakan, sebuah program akan maksimal hasilnya kalau ‘dikeroyok’ ramai-ramai, termasuk dalam pendanaannya.
“Jika ada program yang serupa dengan program kementerian lain, sebaiknya disatukan programnya, termasuk juga pembiayaannya efisien dengan hasil maksimal,” tegasnya.
Dia mengungkapkan, sejumlah program kementerian disusun atas sinergi dengan berbagai K/L, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pupuk Bersubsidi, Hak Cipta dan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) yang ditujukan bagi UKM.
Program-program tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk menguatkan daya saing koperasi dan UKM tanah air dengan UKM negara lain yang memproduksi barang yang sama. Koperasi dan UKM yang berdaya saing akan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, jumlah koperasi sebanyak 212.135 unit dengan koperasi aktif 150.223 unit dan jumlah UKM 59.262.772 yang berkontribusi terhadap PDB nasional 61,41 persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB apabila ditinjau dari koperasi sebagai lembaga sebesar 4,41 persen dan dari anggota koperasi sebesar 18,96 persen sehingga total kontribusinya 23,37 persen.
“Dengan peran Koperasi dan UKM dalam PDB Nasional maka diperlukan harmoni dan sinergi antar kementerian/lembaga maupun dinas koperasi dan UKM akan mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UKM dalam mendukung perekonomian nasional yang berbanding lurus dengan penurunan gini ratio yang masih berada pada posisi 3,9 persen,” lanjutnya.
Hadir dalam Rakortas tersebut para eselon I jajaran Kementerian Koperasi dan UKM, para kepala dinas koperasi dan UKM seluruh Indonesia dan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas. (Has)
