Jakarta, Obsessionnews – Berbagai elemen masyarakat terus mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secepatnya melakukan reshuffle  atau merombak kabinet. Jika perombakan kabinet dilakukan, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mengusulkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dikeluarkan dari kabinet. (Baca: Reshuffle Kabinet Atau Hancur!) Menurut Salahudin, tingkat kepuasan publik terhadap puteri Presiden keenam Indonesia Megawati Soekarnoputri itu sangat rendah. “Puan lebih baik mengurus partai saja, sebab dia pun baru dipilih kembali sebagai salah satu pengurus teras di partainya," katanya di Jakarta, Kamis (14/5/2015). Di antara para menteri hanya Puan yang masih memegang jabatan di partai. Dalam Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bali, Maret 2015, Puan menduduki salah satu jabatan Ketua DPP PDI-P periode 2015-2020. Padahal Jokowi telah menegaskan menteri-menterinya harus melepas jabatan di partai. Namun khusus dalam kasus Puan, Jokowi terkesan mengistimewakan puteri Ketua Umum DPP PDI-P tersebut. [caption id="attachment_38921" align="alignleft" width="338"] Tedjo Edhy[/caption] Selain Puan, Salahudin juga mengusulkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy dicopot. Beberapa waktu lalu Tedjo sempat menyebut pendukung KPK sebagai ‘rakyat tidak jelas’. “Tedjo juga ‘tidak jelas’ kinerjanya,” kata Salahudin. Dia menambahkan, Jokowi bisa memilih Jimly Asshiddiqie atau orang lain yang setaraf dengan Jimly untuk menggantikan Tedjo. Jimly adalah pakar hukum tata negara dan ketua pertama Mahkamah Konstitusi. Menurut Salahudin, Jimly memiliki integritas tinggi dan mengerti betul persoalan politik negara, peraturan perundang-undangan, serta masalah hukum dan keamanan yang sesuai dengan konstitusi. (arh)