Jakarta, Obsessionnews - Dalam rentan waktu 2015 hingga awal 2016, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme. Pernyataan itu disampaikan Ketua PPATK M Yusuf saat bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (18/1/2016). Yusuf mengatakan ada dua transaksi mencurigakan yang terpantau oleh mereka. Pertama, adanya aliran dana dari luar negeri yang masuk ke rekening seorang warga negara Indonesia. Uang itu sebagian disumbangkan ke sebuah Yayasan dan selanjutnya oleh Yayasan dipakai untuk keperluan di daerah konflik. "Nah konteks Yayasan itu kita ga clear, apakah sedekah atau bantuan," ujar M Yusuf. Kedua, ada juga uang dikirim dari seorang warga negara Indonesia berinisial H untuk keperluan pembelian senjata di Filipina. Jumlah uang yang dikirim hingga puluhan juta rupiah. "Jadi omongan Menkopolhukam itu linked dengan apa yang kita temukan," katanya. Selain menggunakan sistem transfer, aliran dana gelap yang diduga untuk keperluan kegiatan terorisme juga menggunakan tarik tunai. Hal inilah membuat PPATK sulit melacaknya. Untuk itu, PPATK mengusulkan, perlunya regulasi pengawasan temuan uang tunai, pembatasan transaksi tunai, serta menekankan tiap pemberi jasa keuangan termasuk jasa pengiriman uang lebih ketat lg melakukan QYC pada customer. "Dengan begitu kita bisa mencegah sejak dini digunakan uang untuk yang tidak resmi," ucap dia. (Has)