Oleh: Chalid Muhammad, Mantan Direktur Eksekutif WALHI
Wonoharjo, 4 Nov 2017.
Peristiwa tak terduga pagi ini terjadi di desa Wonoharjo Kecamatan Kemusuk Kab Boyolali Jawa Tengah.
Ribuan petani yang datang dari berbagai desa di Kab Boyolali dan Pemalang “MENYERBU” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Menteri Siti yang sedang berjalan menuju lokasi acara penyerahan izin perhutanan sosial oleh Presiden Joko Widodo awalnya menghampiri para petani yang sedang menanti kehadiran Presiden. Para Petani laki dan perempuan kemudian secara bergantian foto bersama dengan menteri. Kemudian mereka mulai curhat secara bergantian.
Selama hampir 2 jam Menteri Siti mencatat semua keluhan dan menjawab beragam pertanyaan petani. Pertanyaan paling banyak disampaikan adalah ikhwal kepastian hak petani dalam mengelola kawasan hutan. Hal lain adalah adanya pungutan yang harus dibayar oleh petani pada oknum perhutani bila ingin memanfaatkan tanah perhutani, hingga soal kebebasan petani dalam mengembangkan usaha pertanian dan juga akses pendanaan.
Para petani mengatur diri dengan baik untuk berdilog secara bergantian dengan Menteri Siti. Puluhan lembar buku catatannya terisi. Sesekali menteri menyela dan memberi instruksi pada para direktur dan pejabat eselon 1 yang sedianya akan berdiskusi dengan menteri untuk persiapan gladi bersih sebelum kedatangan Presiden.
Menteri Siti kembali menekankan bahwa izin pengelolaan hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) yang diserahkan Presiden pada para petani adalah bagian dari program pemerataan ekonomi dan kelestarian lingkungan. IPHPS memberi kepastian hukum bagi petani dan kelompok tani dalam mengelola hutan di wilayah Perum Perhutani selama 35 tahun. Petani diharapkan dapat menanam tanaman produktif yang bisa menyejahterakan petani dan memperbaiki kondisi hutan Jawa yang kritis. Menteri juga menjelaskan opsi-opsi pendanaan bagi Petani, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat dari Bank Milik Negara serta CSR dari perusahaan.
Kebijakan Perhutanan Sosial ini adalah koreksi atas praktik dan kebijakan kehutanan yang selama ini dinilai kurang berpihak pada masyarakat, termasuk para petani desa hutan. Karenanya perlu kerjasama semua pihak agar kebijakan ini bisa berhasil dengan baik.
Dialog yang hangat dan akrab itu terpaksa diakhiri Menteri Siti karena telah berkali-kali diingatkan protokol untuk segera menyaksikan geladi bersih yang akan segera dimulai.
Dalam hati saya bergumam “Bila setiap pejabat mendengar suara rakyat dengan segenap hati dan jiwanya kemudian menggunakan kuasa yang ada padanya untuk menjawab masalah rakyat maka saya yakin Indonesia sebentar lagi akan tampil sebagai satu kekuatan utama dalam percaturan global.
Selamat bu Siti, anda telah melakukan perbuatan mulia dalam sepi. Saya yakin para petani walau tak membawa buku dan pena seperti anda, mereka telah mencatat dengan baik semua penjelasan anda dalam ingatanya. Mereka juga mencatat dalam lubuk hatinya yang dalam atas berbagai terobosan kebijakan dan kebersahajaan anda saat menjelaskan berbagai kebijakan pro rakyat yang dicanangkan pemerintah. Semoga pembangunan dari pinggir yang dijanjikan Jokowi-JK dalam Nawacita dapat segera terwujud salah satunya melalui program Perhutanan Sosial yang digawangi kementerian LHK yang anda pimpin. (***)
