Jakarta, Obsessionnews.com – Network for South East Asian Studies (NSEAS) menyebut Pemerintah Provinsi Pemprov) DKI Jakarta di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak mampu dan gagal membangun kondisi perekonomian lebih baik. Sungguh tak menggembirakan.
NSEAS memberi contoh bidang pendapatan daerah dan penyerapan anggaran alokasi APBD tiap tahun era Jokowi dan Ahok tak pernah meraih target capaian.
“Padahal penyerapan alokasi APBD merupakan satu standar dan kriteria kinerja atau prestasi dalam urusan pemerintahan bagi setiap gubernur, bupati dan juga wali kota,” kata Ketua Dewan Pendiri NSEAS, Muchtar Effendi Harahap, melalui keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Minggu (12/2/2017).
Menurut Muchtar, ketidakmampuan dan kegagalan ini juga merembes pada urusan perekonomian DKI.
Ia mengungkapkan, perekonomian DKI tahun 2013-2016 sesungguhnya menunjukkan pertumbuhan tak menggembirakan. Pada tahun 2013 (era Jokowi) DKI hanya mampu mencapai 6,11%; 2014 mencapai 5,9%; tahun 2015 mencapai 5,88%; Triwulan 2016 mencapai 5,62 %. Rata-rata pencapaian DKI di bawah 6%, tidak mampu mencapai target capaian 7% seperti dijanjikan dalam kampanye Pilkada DKI tahun 2012 lalu. Pertumbuhan ekonomi terus merosot, hanya mampu mencapai jauh di bawah 6% .
“Kinerja Pemprov DKI dari indikator pertumbuhan ekonomi tergolong buruk dan telah gagal mencapai target capaian pertumbuhan 7%. Tidak satu pun berhasil mencapai pertumbuhan 7%,” tegas Muchtar.
Sebagai pembanding Muchtar mengemukakan, di era gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo atau Foke, pertumbuhan ekonomi DKI relatif tinggi, yakni 6,44% (2007), 6,22% (2008), 5,1℅ (2009), 6,50℅ (2010), 6,77% (2011), dan 6,53 % (2012). Rata-rata pencapaian pertumbuhan ekonomi DKI era Fauzi Bowo di atas 6%. Sementara DKI tahun 2013-2017 (era Jokowi dan Ahok) rata-rata pertumbuhan di bawah 6%. (arh)
