Jakarta, Obsessionnews.com – Politisi Partai Golkar Ridwan Hisjam mempertanyakan mengapa ada pihak yang begitu kekeuh menginginkan ambang batas presiden atau presidential threshold dihapus menjadi 0%. Sementara untuk parliamentary threshold atau ambang batas parlemen mereka setuju.
“Mestinya kalau sepakat presidential threshold dihapus 0%, ya sudah parliamentary threshold juga dihapus. Tapi kenapa ini setuju, mestinya harus konsisten,” ujar Ridwan, di Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Menurutnya, Golkar jelas setuju presidential threshold sebesar 20% kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional karena tidak ingin demokrasi di Indonesia keblabasan terlalu jauh. Semenjak reformasi demokrasi Indonesia sudah keblabasan. Terlebih jika presidential threshold dihapus.
“Sekarang demokrasi kita sudah keblabasan. Kita bukan tidak percaya dengan rakyat. Tapi dengan dengan penghapusan itu bisa semakin tidak terkontrol,” jelasnya.
Ridwan tidak bisa membayangkan jika syarat ambang batas pencalonan presiden dihapus, akan begitu banyak calon yang akan diusung. Sementara posisi mereka di parlemen tidak kuat. Anggota Komisi X DPR ini khawatir sistem pemerintahan Indonesia semakin tidak kuat.
“Ini yang disebut keblabasan, karena terlalu dipaksakan. Parpol tidak hanya harus kuat di pemerintahan tapi juga diparlemen, agar pemerintahan bisa berjalan seimbang,” jelasnya.
Waki Ketua Fraksi Golkar ini menyebut bahwa demokrasi yang terbaik di dunia adalah demokrasi yang tumpuannya ada di parpol. Karena itu adalah kewajiban parpol adalah menyuguhkan kader terbaik untuk bisa menjadi pemimpin. Problemnya kata dia, banyak parpol melupakan itu.
“Sekarang ada peyelewengan parpol melupakan itu. Asal-asal saja siapa calon yang banyak duit itu yang diusung. Ini yang merusak padahal seharusnya partai politik itu harus melakukan edukasi melakukan seleksi kader agar bisa menjadi pemimpin yang berkarakter,” jelasnya.
Saat ini Golkar, NasDem, PDIP, dan PKS memasang PT 20 persen, sedangkan PD dan Gerindra menghendaki PT 0 persen, yang senada dengan keinginan parpol baru. Posisi Hanura, PAN, PKB, dan PPP mencoba menawar PT di angka 3,5 persen ketimbang menuruti keinginan parpol besar memasang PT 20 persen. (Albar).
