Jakarta, Obsessionnews.com – Pemerintah melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) Freddy Harris mencabut badan hukum organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Rabu (19/7/2017).
Hal ini dilakukan pemerintah setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas pada pekan lalu.
Menanggapi hal itu, pengamat geopolitik dari The Global Future Insitute, Hendrajit, menilai pembubaran terhadap ormas karena alasan ideologi itu tidak tepat. Karena dalam sejarah Indonesia tidak ada ormas yang dibubarkan hanya karena ideologi.
“Kalau dari sisi sejarahnya saja di era Bung Karno, Pak Harto bahkan reformasi sebetulnya yang namanya organisasi yang dibubarkan atas dasar aliran ideologi ngga ada,”kata Hendrajit saat dihubungi Obsessionnews.com, Rabu (19/7).
“Kita melihat di zaman Bung Karno, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Masyumi kebetulan berbasis Islam memang dibubarkan oleh Bung Karno tahun 1964, tapi kan karena itu ada indikasi atau bukti nyata terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta, tapi kan bukan ideologinya yang Islam atau PSI nya yang sosialis, ada bukti lain entah itu benar atau rekayasa itu perkara lain, bahwa itu pemberontakan maka dibubarkan yang penting bukan karena ideologinya,”lanjutya.
Selain itu, dia mencontohkan saat pembubaran PKI. Menurutnya, pembubaran itu bukan karena ideologi komunisnya melainkan karena terinidikasi akan melakukan makar, maka dari itu pemerintah mengeluarkan surat 11 Maret 1965. Meski dia tidak sejalan dengan HTI, dia tetap tidak setuju pembubaran ormas yang selalu menggaungkan khilafahnya.
“Kalau secara pribadi saya sebagai muslim memang punya paham yang tidak sejalan dengan HTI. Tapi untuk apa dibubarkan? Kalaupun ada banyak kritik, bahwa di HTI itu banyak yang berfantasi atas khilafah, dalam kontek era seperti sekarang ini, memang kita butuh inspirasi untuk gagasan-gagasan perubahan bahkan skema baru untuk menghadapi dominasi-dominasi global baik dari blok Barat maupun China dan Jepang dan sebagainya,” ungkapnya
Kalau alasan pemerintah membubarkan HTI karena ideologi, menurut Hendrajit, alasan itu tetap tidak tepat. “Saya kira tidak tepat dibubarkan kalau dasarnya adalah pemikiran atau aliran ideologi. Karena dalam sejarah PKI, Masyumi, dan PSI dibubarkan itu tidak ada kaitan karena ideologinya, tapi karena ada indikasi pemberontakan atau makar,” tuturnya
Selain itu dia melihat kehadiran Perppu itu bisa berbahaya, yang nantinya dijadikan alat pemerintah untuk membubarkan ormas-ormas lainnya. ”Memang kalau saya lihat persoalan HTI ini hanya titik start aja, yang kebetulan memang titik paling mudah untuk menjadi pintu masuk ke Perppu ini. Memang begitu ini bergulir tidak ada satu antitesis balik atau arus balik yang menggugat keluarnya Perppu ini. Ya memang pada perkembangan ke depannya bisa berbahaya bukan dalam konteks HTI lagi, bisa nyasar ke tempat-tempat lainnya,” ujarnya.
Ia menegaskan sebetulnya lagi-lagi bukan di aspek ideologi, aliran, tapi mungkin memang dianggap punya akar kekuatan ke bawah. Punya akar dukungan masyarakat yang kuat, punya basis kultural yang kuat itu bisa kena juga. Sapapun bisa kena, tergantung cara pikir atau penguasa dalam mendefinisikan siapa kawan siapa lawan. Dalam konteks ini Perppu potensial berbahaya dalam aspek ini bukan hanya sekadar HTI-nya saja,” pungkasnya. (Iqbal)
