Parlemen Irak meminta mahkamah konstitusi mengkaji rencana pencopotan Presiden Fouad Massoum.
FNA mengutip laman al-Sumariyah melaporkan, parlemen Irak Senin (25/9), saat mereaksi penyelenggaraan referendum pemisahan diri wilayah Kurdistan dari Irak memutuskan 14 butir dan butir terakhir adalah pencopotan presiden.
Anggota parlemen Irak kemudian mengirim surat ke mahkamah konstitusi menuntut penyidikian kelayakan Fouad Massoum, Presiden Irak berdasarkan butir 61 konstitusi negara ini.
Rencananya parlemen Irak akan meratifikasi mekanisme hukum masalah ini hari Rabu (27/9).
Usulan Presiden Irak untuk Referendum Kurdistan Dipublikasikan
Perincian usulan Presiden Irak, Fouad Massoum, yang diajukan beberapa hari lalu dengan tujuan menyelesaikan krisis referendum pemisahan diri wilayah otonomi Kurdistan, telah dipublikasikan.
FNA melaporkan, isi dari usulan Presiden Irak, Fouad Massoum tersebut adalah penentapan tanggal pasti untuk diakhirinya isu-isu yang diperselisihkan antara Arbil dan Baghdad , selama paling lama tiga tahun, pentingnya pelaksanaan seluruh poin UUD yang berkaitan dengan nasib Kirkuk serta pembentukan tiga komite penindaklanjutan masalah-masalah yang diperdebatkan dalam poin-poin tersebut.
Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi dan Fraksi al-Mawaten, menolak usulan tersebut karena di dalamnya terdapat poin-poin yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Menurut Baghdad, referendum tersebut harus dibatalkan bukan ditangguhkan.
Fuad Masum pada hari Jumat (22/9/2017), mengunjungi Sulaimaniyeh untuk bertemu dengan ketua wilayah otonomi Kurdistan, Masoud Barzani, membicarakan usulan tersebut. Pada pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pengiriman sebuah delegasi dari Arbil ke Baghdad. Akan tetapi usai pertemuan tersebut, Barzani dalam pidatonya di lapangan olahraga Sulaimaniyeh secara implisit menolak usulan Fouad Massoum.
Barzani bersikeras akan tetap melaksanakan referendum pemisahan diri Kurdistan dari pemerintah pusat Baghdad pada 25 September tahun ini.(ParsToday)
