NSEAS Desak MA Tolak Permohonan Uji Materiil Permen LHK  P.39 Tahun 2017

NSEAS Desak MA Tolak Permohonan Uji Materiil Permen LHK  P.39 Tahun 2017
Network for South East Asian Studies (NSEAS) menggelar diskusi terbatas dengan sejumlah petani  tentang  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P. 39 Tahun 2017 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/10/2017)

Bekasi, Obsessionnews.com –  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P. 39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani  bertujuan antara lain  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau petani miskin. Dengan implementasi Permen LHK P.39 ini diharapkan masyarakat dan petani miskin yang tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani seperti  di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,  Jawa Barat, bisa hidup lebih baik tidak miskin terus sejak zaman kolonial Belanda.

Namun, dalam realitas objektif terdapat sekelompok “penikmat rente” dari luar masyarakat atau petani  miskin menolak dan berupaya menggagalkan implementasi Permen LHK P.39. Mereka membangun opini publik dengan memberikan  prediksi-prediksi salah dan mengada-ada atas implementasi Permen LHK itu.

Beragam prediksi salah dan mengada-ada mereka  publisir melalui media massa dan  media sosial. Yakni  akan berdampak buruk dan menimbulkan konflik horizontal, bagi-bagi tanah negara, kerusakan ekologi, kondisi hutan menjadi gundul, dan lain-lain.Tidak ada dampak positif di mata mereka.

Peneliti  Senior Community Development  Network for South East Asian Studies (NSEAS) Yaminudin mengatakan,  semua prediksi mereka  masih dalam khayalan, ahistoris, dan apriori. Pasalnya, tahapan implementasi Permen LHK itu masih tahap perencanaan, belum implementasi konstruktif. Artinya, belum terlaksana di lapangan, baru merencanakan. Lalu, kalangan “penikmat rente” ini mencari-cari alasan dan rasionalisasi agar Permen LHK ini dibatalkan oleh  Mahkamah Agung (MA).

“Selain membangun opini publik, mereka juga mendatangi para anggota DPR RI,  dan mengajukan permohonan  uji materiil Permen LHK itu di MA,” tutur Yaminudin dalam keterangan tertulis yang diterima Obsessionnews.com, Kamis (19/10/2017).

Diskusi NSEAS dengan Petani di Bekasi

Di Kabupaten Bekasi, Rabu (18/10),  NSEAS menggelar diskusi terbatas dengan sejumlah petani  yang tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perum Perhutani, yakni Bekasi dan Karawang.  Peserta diskusi antara lain  Sueb (aktivis Muhammadiyah),  Aris Kurniawan (Ketua Pusat Peran Serta Masyarakat Jabar), Parito (Jaringan Sektor Informal), Defri C.Nst (Ketua Himpunan Pedagang K5, PPM), Rahmawati (JPKP), Edy Juniarto (JPKP),  Muchtar Effendi Harahap (Peneliti senior NSEAS), dan Ramli Kamidin (ILUNI).

Muchtar Effendi Harahap

Peneliti senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap.

Pada awal diskusi dibahas butir-butir substansi Permen LHK P.39 Tahun 2017, baik dari segi konstitusional, sosiologis dan legal drafting.  Selama ini secara sosiologis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan petani yang tinggal di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perum Perhutani tidak berubah secara berarti. Tetap saja miskin, tanpa lahan atau hanya memiliki maksimal 0,5 Ha.Hasil riset menunjukkan, rata-rata pendapatan keluarga miskin ini hanya sekitar Rp. 500 ribu per bulan.

Permen LHK P. 39 ini salah satu usaha Pemerintah untuk memecahkan masalah kemiskinan masyarakat dan petani miskin. Hal ini sangat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Tetapi, kebijakan pro rakyat miskin ini mendapat kritik, kecaman dan penolakan dari pihak-pihak yang bukan masyarakat dan petani miskin.

Para peserta diskusi terbatas kemudian memberikan tangggapan dan penilaian tentang Permen LHK dan juga prilaku penolakan kelompok penikmat rente atas Permen LHK tersebut.

Sebagian besar peserta diskusi  menyesalkan sikap penolakan penikmat rente ini, karena mereka sesungguhnya bukanlah sasaran atau target Permen LHK P.39. Mereka  cuma orang luar yang tidak mengalami penderitaan dan ketidakberadaan dalam struktur masyarakat di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani. Mereka telah berupaya mematikan hak-hak orang miskin untuk memperoleh manfaat bagi kehidupan mereka dari Pemerintah. Dapat memanfaatkan 2  Ha lahan negara untuk kegiatan sosial ekonomi sangat bermanfaat bagi mereka. Peluang ini harus diambil.

Beberapa butir kesimpulan diskusi terbatas dengan para Petani ini sebagai berikut:

Pertama,. Salah dan mengada-ada, penilaian kelompok penikmat bahwa Permen LHK P.39 menimbulkan konflik horizontal. Di Bekasi dan Karawang  tidak ada indikasi ke arah konflik tersebut.

Kedua, salah dan mengada-ada penilaian bahwa Permen LHK P.39 untuk bagi-bagi tanah negara. Pemerintah hanya memberikan Izin pemanfaatan tanah negara kepada masyarakat dan petani miskin. Status tanah tetap dikuasai negara.

Ketiga, salah dan mengada-ada, penilaian bahwa Permen LHK P.39 menimbulkan kerusakan ekologi. Sekarang ini saja sudah terjadi kerusakan lingkungan. Permen LHK P.39 justru akan memberi dampak positif terhadap pengendalian kerusakan lingkungan.

Keempat, salah dan mengada-ada, penilaian bahwa Permen LHK P.39 menyebabkan hutan gundul. Justru hutan gundul yang ada akan menjadi tidak gundul karena pemegang izin pemanfaatan  akan menanam tanaman kayu di lahan hutan tersebut.  Para penikmat rente mengabaikan prinsip-prinsip dalam Permen LHK P.39, lokasi lahan hutan akan dimanfaatkan masyarakat atau petani miskin justru sebelumnya sudah gundul atau maksimal tegakan 10 %. Untuk hutan tidak gundul jelas tidak boleh diberikan izin pemanfaatan.

Kelima, mendukung dan mendesak  MA  agar menolak permohonan kelompok penikmat rente tentang uji materiil Permen LHK P.39. Kepentingan rakyat harus lebih diutamakan daripada segelintir orang seperti kelompok pemohon uji materiil Permen LHK.P. 39,  yang bukan masyarakat dan petani miskin.

Keenam, memohon kepada para anggota Komisi IV dan Komisi VI DPR RI agar objektif menilai Permen LHK P.39 ini. Satu cara  adalah datang dan berdialog langsung dengan masyarakat dan petani miskin di sekitar dan di dalam wilayah kerja Perhutani seperti di Bekasi dan Karawang.  (arh)

 

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.