Jakarta, Obsessionnews -  Untuk bisa mencari pemimpin Partai Golkar yang berkarakter, pelaksanaan musyawarah nasional (munas) harus berlangsung secara demokratis, terbuka dan transparan dengan berasaskan gotong royong. Demikian disampaikan oleh Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam. Menurutnya, tidak mudah untuk menciptakan formula demokrasi yang baik dalam pelaksanaan munas Golkar. Terlebih dengan waktu yang sangat singkat ini. Dimana rencananya munas akan digelar pada bulan Maret atau April 2016. "Saya pikir tidak bisa, untuk mendapatkan proses demokrasi yang sesuai dengan jati diri bangsa. Belum bisa dengan waktu yang sangat singkat ini," kata Ridwan di Jakarta, Selasa (16/2/2016) Karena itu, Ridwan mengusulkan pelaksanaan munas diperpanjang, sampai akhir batas perpanjangan SK kepengurusan Munas Riau yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu enam bulan ke depan terhitung dari 28 Januari 2015 sampai 28 Juli 2016. "Seperti yang dibilang munas Riau diperpanjang 6 bulan, sampai 28 Juli. Ya kita manfaatkan sepanjang-panjangnya. Kalau perlu ya bulan Juni diakhir," tuturnya. Selama waktu perpanjangan itu, kata Ridwan, harus digunakan sebaik-baiknya bagi kader Golkar untuk berdiskusi mencari format demokrasi yang tepat. Tentunya, dengan meminta pendapat atau masukan dari kader-kader daerah dan para pakar serta para tokoh. ‎ "Nanti kita tampung, kita buatkan satu rekomendasi, untuk melakukan perubahan AD/ART," ‎terang Ridwan. Lebih lanjut anggota Komisi X DPR ini mengatakan, jangan sampai  munas ini‎ dilaksanakan secara terburu-buru. Namun, hasilnya tidak maksimal lantaran pranatanya belum siap. Ia mengingatkan, pemilihan ketua umum yang tidak demokratis bisa membawa konflik baru di Golkar. "Kalau saya 6 bulan itu pergunakan maksimal, harus ada kajian untuk menemukan formula demokrasi yang lebih matang‎," jelasnya. Tahapan Munas Setelah ‎mendapat masukan dan menemukan bentuk demokrasi yang tepat bagi Golkar, Ridwan mengatakan, tahapan munas baru bisa dimulai dengan menggelar rapimnas Golkar hasil kepengurusan Munas Riau yang telah diperpanjang SK-nya oleh Menkumham. Mengapa demikian, sebab masih banyak kritikan tentang pelaksanaan munas yang dihasilkan dari rapimnas Golkar ‎pada 23 Januari 2016. Ada yang menilai, rapimnas Golkar itu belum  jelas siapa yang melaksanakan, apakah Partai Golkar hasil munas Riau atau munas Bali. Pasalnya, bila dikatakan Munas Bali Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung tidak datang pada saat penutupan. Rapimnas juga tidak diakui oleh Agung Laksono. Sementara Menkumham sendiri belum mengeluarkan SK yang memperpanjang Munas Riau. "Jadi perlu diadakan rapimnas oleh DPP Munas Riau, baru lah masuk ketahap Munas. Ini bukan harusnya, tapi perlu. Mau dilaksanakan atau tidak itu nggak masalah," tuturnya. Menurut Ridwan dengan diadakannya Rapimnas dari Munas Riau bisa menghasilkan keputusan yang kuat secara hukum. Dan waktu yang tersisa ini bisa digunakan ‎untuk mempersiapkan, materi-materi dan konsep yang akan dipakai dalam Munas. "Salah satunya, bisa perubahan AD/ART terutama tentang pemilihan ketua umum," tandasnya. (Albar)