Tidak banyak wanita yang mendapat kesempatan menjadi menteri. Di antara sedikit kaum hawa yang menduduki jabatan menteri tersebut adalah Khofifah Indar Parawansa. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ini dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin, 27 Oktober 2014.
Ini untuk kedua kalinya Khofifah menjadi menteri. Sebelumnya ia menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1999-2001).
Terpilihnya Khofifah sebagai Mensos tentu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Kendati demikian publik mengetahui Khofifah ikut andil memenangkan duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) melawan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 20 14. Ketika itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Muslimat NU ia menggerakkan para kadernya mendukung Jokowi-JK.
Khofifah mengawali karier politiknya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di era Orde Baru (Orba). Pada Pemilu 1992 wanita kelahiran Surabaya, Jawa Timur (Jatim), 19 Mei 1965 ini terpilih menjadi anggota DPR periode 1992-1997. Kemudian ia kembali lagi menjadi wakil rakyat pada Pemilu 1997.
Namanya mulai melesat bak anak panah lepas dari busurnya saat tampil membacakan pidato pernyataan sikap Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dalam Sidang Umum MPR 1997. Pidatonya mengkritisi penguasa Orba. Ia menyampaikan berbagai kekurangan dan kecurangan, Pemilu 1997 seraya melengkapi pidato dengan berbagai ide tentang demokrasi. Hal itu membuat terkejut hampir segenap anggota MPR.
Pada 21 Mei 1998 rezim Orba jatuh yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto karena gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa. Kemudian Wakil Presiden BJ Habibie naik menjadi Presiden. Di era Habibie diambil keputusan pemilu dipercepat dari tahun 2002 menjadi tahun 1998. Kebijakan Habibie lainnya di bidang reformasi politik adalah mengizinkan berdirinya partai politik (parpol) baru.
Di era reformasi itu Khofifah memutuskan hengkang dari PPP, lalu bergabung dengan parpol baru, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Otomatis ia juga mundur sebagai anggota DPR. Pada Pemilu 1999 dia kembali terpilih menjadi anggota DPR. Dan bahkan menduduki kursi Wakil Ketua DPR.
Namun, Khofifah hanya sebentar menikmati jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR. Ia melepas jabatannya itu karena ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan oleh Presiden Gus Dur. Sejatinya Khofifah menjadi menteri periode 1999-2004. Namun, pada 23 Juli 2001 Gus Dur diberhentikan oleh MPR, dan hal ini berarti kabinetnya bubar.
Setelah tak lagi menjadi menteri Khofifah tetap menggeluti dunia politik dan organisasi keagamaan (ormas) Muslimat NU. Pada Pemilu 2004 PKB mencalonkannya sebagai anggota DPR dan ia berhasil terpilih.
Beberapa kali terpilih menjadi anggota DPR menunjukkan kepiawaiannya berpolitik dan berpengaruh di daerah pemilihannya di Jawa Timur.
Pada tahun 2008 Khofifah menyita perhatian publik ketika ikut berkompetisi memperebutkan kursi Gubernur Jatim. Pada Pilkada Jatim 2008 ia belum beruntung. Kegagalan kembali menerpanya pada Pilkada Jatim 2013.
Meski belum berhasil menjadi Gubernur Jatim, Khofifah tak berkecil hati. Ia tetap bersemangat beraktivitas mensyiarkan agama Islam lewat Muslimat NU. Selain itu lewat ormas yang dipimpinnya tersebut ia mendorong kaum wanita meningkatkan taraf ekonominya lewat berbagai bisnis.
Kata orang bijak selalu ada hikmah di balik kegagalan. Hal ini terjadi pada Khofifah. Setahun setelah gagal mewujudkan obsesinya menjadi Gubernur Jatim ia diangkat menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi. Tak salah Presiden Jokowi mengangkat Khofifah sebagai Menteri Sosial, karena Khofifah yang memiliki jam terbang yang tinggi di dunia politik dan berpengaruh kuat di kalangan warga NU.
Di bawah kepemimpinannya Kementerian Sosial (Kemensos) merupakan satu dari lima kementerian dan lembaga yang meraih Penghargaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan untuk katagori Pagu Besar. Kemensos memperoleh penghargaan untuk Katagori Pagu Besar dengan nilai pagu anggaran di atas Rp10 triliun.
Selain itu alumni FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini juga berhasil memperjuangkan meningkatkan anggaran Kemensos dari Rp 13,4 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp Rp 17,5 triliun pada tahun 2017.
Wanita kelahiran 19 Mei 1965 ini selalu mengutamakan pelayanan, pelayanan, dan pelayanan sebagai landasan tugas dan visi kementerian yang dipimpinnya.
“Menurut saya, ada tugas yang berbeda di Kemensos dengan kementeriaan lainnya. Saya menyamakan dengan tugas TNI, Polri ataupun dokter yang tidak kenal waktu, begitu pula dengan Kemensos. Misalnya, beberapa hari lalu ada banjir di Padang. Saya langsung berkoordinasi dengan tim untuk pengecekan dan pengiriman bantuan. Begitu pula dengan bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah yang saya terima kabarnya ketika sahur. Saya dan tim selalu bersiaga dan siap melayani warga masyarakat dan bangsa ini. Karena itulah pondasi kerja kami adalah melayani,” ujar Khofifah kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Sebagai pemimpin Khofifah selalu merangkul timnya untuk bergerak dalam jiwa visi dan etos kerja yang penuh perjuangan. Dia menilai pekerjaan bagian dari ibadah, bukan sesuatu yang dihitung-hitung berdasarkan gaji ataupun masa dan jam kerja. Pemikiran tersebut dinilai akan memicu sikap kontraproduktif dan menghambat kreativitas setiap anggota timnya.
“Manusiawi sekali, ketika unit yang selalu bersiaga merasa begitu sibuk tanpa kenal waktu, sementara unit yang lain tidak terlalu sibuk. Saya bilang kepada mereka, malaikat itu tidak pernah salah mencatat amalan baik dan tidak baik. Jadi, kita jangan pernah membandingkan gaji dengan tugas. Jangan merasa saya kok lebih sibuk dan lelah, sementara yang lain biasa-biasa aja di kantor. Di situlah sisi spritualitas harus disambungkan ketika bekerja. Tidak semua mendapatkan privileged tersebut,” tutur ibu empat anak ini dengan serius.
Sepak terjangnya tersebut mengantarkan Khofifah menerima gelar “Best Executive 2017” di ajang Obsession Awards 2017 yang dihelat di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (30/3/2017). Selain Khofifah, yang juga mendapat penghargaan kategori tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Ketua Dewan Komisionaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad , Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya. (arh)
