Membaca Arah Penyelidikan Kasus e-KTP Setya Novanto

Membaca Arah Penyelidikan Kasus e-KTP Setya Novanto
Ketua DPR Setya Novanto. (Foto: Edwin B/Obsessionnews.com)

Jakarta, Obsessionnews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov). Pemeriksaan Setnov terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini sudah yang kedua kalinya.

Dalam pemeriksaan itu, Novanto menjelaskan sejumlah pertemuan antara Komisi II DPR dengan Kemendagri terkait pembahasan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional. Meski begitu, Setnov mengaku keterangan yang disampaikan kepada penyidik hanya bersifat normatif.

“(Tadi) itu hanya diklarifikasi yang berkaitan saya sebagai ketua fraksi, itu ada pimpinan Komisi II untuk menyampaikan, tetapi semua yang disampaikan normatif saja,” kilah Setnov usai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK selama sekitar 4 jam, Selasa (10/1/2017).

Setnov Dikonfrontir
Kesaksian Setnov digunakan penyidik untuk melengkapi berkas mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri, Sugiharto yang telah berstatus tersangka sejak 2014 lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membenarkan bahwa materi pemeriksaan Setnov kali ini lebih didalami dan dikonfirmasi sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri oleh Setnov di sejumlah tempat di Jakarta, seperti di kantor DPR dan di hotel. Dalam pemeriksaan ini, penyidik juga mengkonfrontir Setnov dengan seorang saksi penting yang tidak disebutkan namanya.

“Terkait upaya untuk konfirmasi dan klarifikasi beberapa pertemuan tersebut, saksi juga dipertemukan dengan salah satu pihak yang terkait dengan penyidikan proyek e-KTP ini, tapi mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan siapa saksi tersebut,” ungkap Febri.

Menyalahgunakan Kewenangan
KPK menemukan sejumlah informasi terkait pertemuan-pertemuan yang dihadiri Setnov. Informasi ini penting sebagai bahan untuk merampungkan berkas penyidikan para tersangka maupun untuk kebutuhan pengembangan kasus lebih lanjut.

“Terkait dengan alur perisitiwa e-KTP yang sedang didalami mulai awal sampai implementasi kami menemukan sejumlah informasi, ada pertemuan-pertemuan dan hal itu penting untuk diklarifikasi lebih lanjut agar penyidikan semakin kuat dan ditingkatkan ke proses lebih lanjut, terutama untuk 2 tersangka dan kebutuhan pengembangan e-KTP ini,” jelas Febri.

Tidak hanya itu, dalam perkembangan penyidikan kasus e-KTP KPK juga mengklaim menemukan sejumlah nama baru yang turut serta dalam kasus tersebut. Nama dari pejabat itu tidak punya kewenangan secara langsung dalam proyek e-KTP baik itu dalam hal menentukan pemenang tender maupun, besaran kebutuhan anggaran.

“Itu yang didalami termasuk yang sedang kita dalami dalam pemeriksaan saksi Setya Novanto, demikian juga saksi yang lain Anas (Urbaningrum) masih dalam proses pemeriksaan,” tukas dia.

Pada 2011-2012 saat proyek e-KTP berlangsung, Setnov menjabat Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Saat ini Setnov adalah Ketua Umum Partai Golkar.

KPK memastikan terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, diantaranya Novanto, Anas Urbaningrum, dan M Nazaruddin. Nama lain yakni Vidi Gunawan, Andi Narogong, serta Dedi Prijono yang diketahui seorang wiraswasta industri rumahan elektoplating. Ketiga nama terakhir berprofesi sebagai pengusaha.

Apakah Setnov Dapat Dijerat KPK?
Menurut Febri, pihaknya mempunyai kewajiban untuk mengklarifikasi informasi yang berkembang dalam penyidikan untuk memastikan Setnov menerima aliran dana atau tidak. Karena itu, KPK akan terus mengumpulkan bukti untuk meminta pertanggungjawaban perbuatannya secara hukum.

“Itu yang akan jadi materi pemeriksaan Nazar, apakah menjual pengaruh dari saksi Setnov tadi kami tegaskan Setnov diperiksa sebagai saksi untuk mengkofirmasi dan melengkapi sejumlah peristiwa untuk tersangka S. Jadi dugaan-dugaan pelanggaran belum dibahas lebih jauh dalam perkara ini kecuali dilakukan oleh tersangka bahwa perkara akan berkembang, baik ruang lingkup kasus maupun pihak-pihak terkait, sangat mungkin terjadi,” tandasnya.

Alur Dugaan Keterlibatan Para Pihak
Mantan Bendahar Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin melalui pengacaranya Elza Syarif pernah menyebut royek KTP-E dikendalikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dilaksanakan oleh Nazaruddin, staf PT Adhi Karya Adi Saptinus, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza, adalah Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma Andi Agustinus atau Andi Narogong, dan Nazaruddin dalam kotak berjudul “Pelaksana” dengan anak panah ke kotak berjudul “Boss Proyek e-KTP” yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum.

Kotak bagan “Boss Proyek e-KTP” itu lalu menunjukkan panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul “Ketua/Wakil Banggar yang Terlibat Menerima Dana” berisi nama (1) Mathias Mekeng senilai 500 ribu dolar AS, (2) Olly Dondo Kambe senilai 1 juta dolar AS, dan (3) Mirwan Amir senilai 500 ribu dolar AS.

Kotak kedua berjudul “Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang “Terlibat Menerima Dana” berisi nama (1) Haeruman Harahap senilai 500 ribu dolar AS, (2) Ganjar Pranowo 500 ribu dolar AS, dan (3) Arief Wibowo 500 ribu dolar AS.

Terakhir, kotak ketiga tanpa judul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S).

Sudah ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP adalah Rp 2,3 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp6 triliun. (Has)

Share artikel ini

Related posts

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Masukan kode dibawah Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.